REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membandingkan pemindahan pusat Pemerintahan dari Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Kazakhstan. JK menilai, pemindahan ibu kota ke Kaltim, tidak bisa disamakan dengan kedua negara tersebut.

JK menerangkan, pemindahan ibu kota di Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya hanya berjarak 20 kilometer. Sehingga yang dipindah hanya kantor perdana menteri dan kementerian.

"Istananya tetap di Kuala Lumpur, gedung parlemen di Kuala Lumpur, tentara dan polisi tetap di Kuala Lumpur, jadi hanya betul-betul kementerian yang (pindah), dan kementerian disana itu tidak banyak, hanya 14 kementerian," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8).

Sementara, rencana pemindahan ibu kota ke sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara berjarak sangat jauh dari Jakarta. Selain itu, Indonesia memiliki 34 kementerian yang tidak bisa dipindah hanya sebagian kementerian saja.

"Jadi memang tidak bisa disamakan dengan Malaysia karena jauh ini. Kalau di Jonggol, mungkin istana mungkin tetap dipakai, tetapi karena ini di Kalimantan musti semua baru. Karena tidak mungkin dibagi bagi," ujar JK.

JK melanjutkan, sama halnya dengan pemindahan ibu kota negara Kazakhstan dari Almaty ke Astana yang kemudian berubah nama menjadi Nur-Sultan. JK menerangkan, pemindahan dilakukan karena alasan keamanan menghindari konflik dengan Cina.

"Kalau kasus Kazakhstan dia pindahkan karena ibu kota lama terlalu dekat dengan China," ujar JK.

Selain itu, JK mengungkap alasan pemindahan ibu kota agar terlepas dari bayang-bayang Uni Soviet yang sebelumnya berkuasa di tanah Kazakhstan.

"Kemudian ingin menjadi legacy dari presiden pertamanya, kan disana memang lepas dari Unisoviet semacam kayak bung Karno masih berkuasa penuh," ujar JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika