REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk mengganti kendaraan Presiden yang dinilai sudah banyak bermasalah. Mobil Mercedes-Benz S600 Guard akan menjadi mobil dinas yang baru menggantikan Mercedes-Benz S600 Pullman Guard.
Kendaraan dinas yang digunakan Presiden Jokowi saat ini diketahui sudah digunakan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun rencana pemerintah mengganti mobil baru menuai kritik. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian menyindir dengan menyarankan presiden menggunakan Mobil Esemka dibanding membeli mobil mewah dengan anggaran fantastis.
Diperkirakan pembelian mobil mewah untuk presiden dan para menterinya akan memakan dana sebesar Rp 147 Miliar.
"Itu adalah bentuk pemborosan. Saya menolak rencana pembelian mobil mewah para pejabat negara yang memboroskan APBN, merugikan rakyat," keluh Pipin saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (28/8).
Seharusnya, kata Pipin, dana ratusan miliar tersebut dapat dialokasikan untuk buat hal lain. Mengingat masih banyak korban bencana alam yang rumahnya belum kembali di bangun, banyak fasilitas umum yang rusak seperti jalan, jembatan dan sekolah masih rusak di daerah-daerah.
"Lebih baik dana beli mobil mewah menteri dialokasikan untuk itu. Kalopun terpaksa harus beli moil baru, jangan mobil mewah karena mahal dan membebani APBN," saran Pipin.
Selain itu, momentum penggantian atau pembelian kendaraan dinas tersebut semestinya dijadikan sebagai ajang untuk mengembangkan mobil nasional. Artinya, mangganti mobil mewah yang biasa digunakan menjadi mobil nasional. Apalagi Presiden Joko Widodo sendiri pernah ingin menjadikan Esemka sebagai mobil nasional.
"Pemerintah kita harus belajar dari kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain yang bangga menggunakan mobil buatan negaranya sendiri seperti PM Malaysia, Presiden Korea Selatan, Presiden Tiongkok, PM Jepang," jelas Pipin.
Pipin melanjutkan, tujuan membeli mobil Esemka adalah untuk mengembangkan mobil nasional, bahkan memenuhi janji kampanye Pilpres 2014 silam. Dengan menggunakan mobil Esemka. Kemudian kalau mobil Esemka belum siap, maka sebaiknya mereka menggunakan mobil lain yang memiliki harga yang lebih murah, tapi bandel dan hemat BBM.
"Saya kira menggunakan mobil sejuta umat tidak akan menurunkan marwah dan martabat Pemerintahan. Kemudian jangan sampai rakyat berpikiran bahwa pemilu hanya untuk memanjakan pejabat saja," kata Pipin. .
Ikuti Whatsapp Channel Republika