REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang hukuman kebiri merugikan pemerintah. Kerugian tersebut, yakni pemerintah melalui kejaksaan sudah melakukan tuntutan kebiri dan dikabulkan oleh pengadilan, tetapi tidak dapat mengeksekusinya.

Ia menjelaskan permintaan untuk mengebiri paksa itu ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). "Kalau terus begitu maka pemerintah sendiri yang rugi karena menuntut orang, dipenuhi oleh pengadilan, tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar Usman saat dihubungi Republika, Kamis (29/8).

Untuk itu, Usman berharap pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang hukuman kebiri. "Sebaiknya pemerintah saja yang melakukan perubahan tersebut," ujar Usman.

Usman menjelaskan, perubahan peraturan tersebut akan dapat membantu kerja dari kejaksaan. Saat ini, kata dia, kejaksaan terlihat kesulitan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memerintahkan melakukan hukuman kebiri kimia.