REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2018, jumlah penduduk buta aksara turun menjadi 3,29 juta orang, atau hanya 1,93 persen dari total populasi penduduk. Angka itu turun dari 2017 yakni jumlah penduduk buta aksara tercatat 3,4 juta orang. 

Pada awal kemerdekaan 1945, jumlah penduduk buta aksara mencapai 97 persen. Namun pada 2015, jumlah penduduk buta aksara telah berkurang menjadi 3,4 persen atau sebanyak 5,6 juta orang. 

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) Harris Iskandar mengatakan hal yang menjadi kendala adalah pada masyarakat yang berusia di atas 45 tahun. "Kalau Indonesia di bawah 45 tahun itu sudah 98 persen literate (bisa membaca). Di atas 45 tahun ini yang jadi pekerjaan kita," kata Harris, pada konferensi pers Hari Aksara Internasional (HAI) ke-54 di Kantor Kemendikbud, Kamis (29/8). 

Sementara itu, menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraaan, Abdul Kahar faktor usia menjadi kendala yang cukup sulit untuk ditembus. Sebab, ketika seseorang sudah di atas 45 tahun fisik mereka cenderung lebih susah untuk menerima pembelajaran baru. 

"Karena memang faktor usia tadi luar biasa masalahnya. Karena terkait daya ingat, bahkan waktu mau diajar pertama kali yang diminta adalah kacamata. Jadi kendalanya kendala fisik," kata Kahar menjelaskan. 

Meskipun demikian, pada 2030, Kemendikbud berusaha untuk memperkecil angka buta aksara di usia di atas 45 tahun ini. Kemendikbud melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di daerah-daerah padat buta aksara.

Kemendikbud juga melaksanakan program pasca-buta aksara. Program tersebut di antaranya pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pendidikan multikeaksaraan. KUM berorientasi pada pemeliharaan keberaksaraan dengan fokus keterampilan usaha mandiri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika