REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA — Pemerintah Brasil secara resmi melarang penggunaan api atau pembakaran yang ditujukan untuk membersihkan lahan selama 60 hari ke depan. Langkah itu merupakan respons atas terjadinya peningkatan besar dalam jumlah kebakaran Amazon.
Aturan itu dituang dalam dekrit yang ditandatangani oleh Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Ia telah menghadapi tekanan dan kritik secara luas karena dianggap gagal melindungi hutan hujan terbesar di dunia tersebut, yang selama ini telah menyumbang 20 persen oksigen untuk bumi.
Kebakaran di Amazon dalam satu pekan terakhir masih terjadi. Bahkan, aktivis lingkungan Brasil memperingatkan kemungkinan masih ada kebakaran yang paling buruk akan terjadi di hutan hujan tersebut. Sejumlah negara di Amerika Selatan juga akan melakukan pertemuan pada pekan depan untu membahas masalah ini.
Masih belum dapat dipastikan apakah aturan terbaru yang dikeluarkan Pemerintah Brasil memiliki dampak yang signifikan. Tak sedikit aktivis lingkungan yang merasa pesimis dan mengatakan selama ini pembersihan lahan dengan pembakaran di Amazon terjadi secara ilegal dan penegakan hukum untuk menanggulanginya sangat lemah.
Sepanjang tahun ini, tercatat lebih dari 80 ribu kebakaran terjadi di Amazon. Jumlah itu meningkat sebanyak 77 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018.
Jaksa Brasil telah menyelidiki dugaan sejumlah kebakaran dipicu oleh pembukaan lahan secara ilegal. Di dalam dekrit terbaru presiden, seluruh pembakaran dengan tujuan pembukaan lahan bagaimanapun akan dilarang.
Namun, ada tiga pengecualian dalam ketentuan tersebut. Pertama kebakaran diizinkan oleh pihak berwenang dengan alasan kesehatan tanaman, kedua sebagai langkah pencegahan melawan kebakaran hutan lainnya, serta ketiga, sebagai bagian dari pertanian subsisten tradisional yang dipraktekkan oleh masyarakat adat.
Banyak pemerhati lingkungan yang mengatakan bahwa peningkatan jumlah kebakaran di Amazon terjadi karena kebijakan Pemerintah Brasil di era kepemimpinan Bolsonaro. Sejak menjabat pada Januari lalu, ia telah menentang penerapan aturan tentang lingkungan di negara itu, serta mengumumkan rencana untuk mengembangkan wilayah Amazon.
Kebakaran saat ini adalah hasil dari pembukaan lahan di hutan Amazon pada April, Mei dan Juni. Tetapi, laju pembukaan lahan pada Juli dan Agustus melonjak tajam, menunjukkan bahwa ada banyak bahan bakar yang mudah terbakar di tanah dan hanya perlu menunggu waktu untuk dinyalakan.
Kelompok pemantau deforestasi, Mapbiomas telah menyerukan larangan penggunaan api di wilayah Amazon hingga musim kemarau pada November. Ia juga meminta tindakan segera untuk mengakhiri deforestasi, yang diyakini sebagian besar ilegal dan terkait dengan kelompok-kelompok kriminal yang terlibat dalam pencurian kayu, penambangan emas dan perampasan tanah.
"Apa yang kita alami adalah krisis nyata, yang dapat berubah menjadi tragedi yang akan menampilkan kebakaran jauh lebih besar daripada yang saat ini jika tidak segera dihentikan," ujar kepala Mapbiomas, Tasso Azevedo.
Sejauh ini, Pemerintah Brasil melakukan beberapa langkah untuk menanggulangi kebakaran Amazon. Di antaranya adalah mengirimkan 44 ribu tentara ke tujuh negara bagian di mana hutan tersebut berada dan menerima tawaran dari Chile untuk mengerahkan empat pesawat yang dapat memadamkan kebakaran.
Bolsonaro sebelumnya menolak tawaran dana sebesar 22 juta dolar AS dari negara-negara yang tergabung dalam G7 untuk menanggulangi kebakaran. Hal ini menyusul pertengkaran dirinya dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan tuduhan bahwa pemerintahannya telah menjadi sasaran kampanye kotor para kritikus, terutama dengan adanya kritik luas dari banyak pemimpin negara Eropa lainnya.
Kementerian Kehakiman Brasil mengatakan bahwa petugas polisi federal akan dikirim ke zona api di Amazon untuk membantu lembaga negara lainnya dalam memerangi penggundulan hutan ilegal. Pada awal pekan ini, Menteri Pertahanan Brasil Fernando Azevedo e Silva juga mengungkapkan bahwa situasinya yang dihadapi saat ini tidaklah mudah, tetapi di bawah kendali dan upaya penanggulangan yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika