REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Jawa Barat menyatakan kebutuhan masyarakat Jawa Barat berpenghasilan rendah terhadap rumah baru layak huni cukup tinggi. Pemerintah dan perbankan perlu memperhatikannya dengan menyiapkan kuota rumah dan kemudahan proses pengajuan kredit rumah.

"Di Jawa Barat ada sekitar 31.239 dan di tingkat nasional berdasarkan hasil rapat koordinasi DPP dan Apersi seluruh Indonesia pada 20 Agustus di Hotel Ibis Cawang Jakarta tercatat sekitar seratus ribuan masyarakat yang sudah siap akad," kata Ketua DPD Apersi Jabar Nurul Mubin melalui siaran pers di Garut, Jumat (30/8).

Ia menuturkan, kebutuhan perumahan baru dari angka akan akad atau perjanjian kredit dengan perbankan itu cukup tinggi sehingga perlu upaya memenuhinya agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan cara mudah dan layak huni. Namun, adanya kebijakan pemerintah terkait pengurangan kuota rumah subsidi tentunya akan berdampak pada sulitnya mendapatkan rumah, bahkan yang siap akad juga terancam akan batal.

"Mereka (yang sudah siap akad) harus kecewa karena gagal mendapatkan rumah impian mereka," katanya.