REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Penggalangan Opini dan Media DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan, pihaknya akan segera menggelar rapat pleno. DPP Partai Golkar saat ini masih menunggu penetapan calon legislatif terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Soal rapat pleno, berulang-ulang kali kami sampaikan bahwa rapat pleno pasti akan digelar. Ini soal waktu saja," tegas Ace di Jakarta, Jumat (30/8).
Ace menjelaskan, DPP Partai Golkar juga masih menunggu data hasil Pemilu dari berbagai daerah. Nantinya data-data tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rapat pleno.
Terkait mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Airlangga Hartanto dari sejumlah kader, Ace menilai hal tersebut tak ada di peraturan partai. Tindakan itu dilihat sebagai upaya delegitimasi petinggi partai.
"Tidak ada dalam aturan Partai Golkar istilah mosi tidak percaya. Manuver yang dilakukan pihak-pihak yang menyuarakan mosi tidak percaya itu jelas bertentangan dengan ada AD/ART," ujar Ace.
Sebelumnya, pengurus pleno dan harian DPP Partai Golkar menyatakan mosi tak percaya terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Mosi tersebut dinyatakan karena banyaknya konflik yang terjadi di internal partainya, serta belum dilaksanakannya rapat pleno usai pemilihan umum (Pemilu) 2019.
Ketua DPP Partai Golkar, Fatah Ramli mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengirimkan surat desakan menggelar rapat pleno kepada Airlangga. Namun, DPP Partai Golkar tidak memberikan tanggapan terkait hal tersebut hingga saat ini.
Selain itu, ada tindakan penghalangan terhadap pengurus pleno Partai Golkar untuk memasuki kantor DPP nya. Bahkan, lokasi tersebut selama beberapa hari dijaga oleh oknum berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
"Kami pengurus harian dan pleno DPP Partai Golkar, dengan kesadaran penuh menyatakan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto," ujar Fatah di Batik Kuring, Sudirman, Jakarta, Jumat (30/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika