REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kekecewaan terus disuarakan berbagai elemen yang ada di DI Yogyakarta. Kali ini, mahasiswa-mahasiswa beragam organisasi menyatukan suaranya mengecam kinerja Pansel Capim KPK.
Saiful Salim dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Yogyakarta menilai, seleksi Capim KPK selama ini tidak menunjukkan potensi bagus. Bahkan, ia merasa, unsur-unsur independensi luntur.
Dari 20 nama-nama yang diloloskan Pansel, misalnya, ia merasa begitu banyak yang memiliki masalah soal independensi. Bahkan, Saiful berpendapat, ada beberapa yang terindikasi melanggar kode etik.
"20 nama-nama ini tidak relevan dengan cita-cita masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang menjadi tugas KPK," kata Saiful di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (30/8).
Raihan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Yogyakarta melihat, fakta beberapa Capim KPK tidak melaporkan kekayaannya menjadi satu keprihatinan. Belum lagi, ada yang ternyata pernah menyulitkan KPK.
Selain itu, lanjut Raihan, Pansel Capim KPK telah meloloskan nama-nama yang terindikasi pernah menerima gratifikasi. Bagi Raihan, semua rekam jejak itu jauh dari semangat anti korupsi di Indonesia.
"Dan itu tidak boleh dibiarkan, KPK harus jadi lembaga independen tanpa intertensi," ujar Raihan.
Karisma dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta, mengaku mendukung KPK terus menjaga independensinya. Sehingga, tidak boleh dibiarkan ada intervensi yang diberikan pihak-pihak manapun.
Sebelum ramai soal kinerja Pansel Capim KPK, ia mengingatkan, KPK sudah dihantam upaya-upaya perusakan dari luar. Tapi, kini, Karisma merasa KPK sedang menghadapi upaya-upaya perusakan dari dalam.
"Kita berharap KPK tetap independen dan jadi tulang punggung penegakan korupsi di Indonesia," kata Karisma.
Bimasakti dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) UII mengingatkan, KPK merupakan amanah reformasi. KPK lahir dari ketidakpercayaan penegakan korupsi yang dilakukan Kejaksaan dan Kepolisian.
Ia mengaku prihatin, nama-nama yang diindikasikan kuat bermasalah malah diloloskan Pansel Capim KPK. Mulai mereka yang tidak laporkan harta kekayaan, sampai mereka yang pernah menyulitkan kerja KPK.
Sedangkan, nama-nama yang publik ketahui memiliki integritas anti korupsi justru tidak diloloskan Pansel Capim KPK. Maka itu, ia menolak nama-nama yang terpilih malah dapat melemahkan KPK.
"Kalau KPK dilemahkan secara tidak langsung budaya korupsi di Indonesia dilanggengkan," ujar Bimasakti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika