REPUBLIKA.CO.ID, GUWAHATI -- Hampir dua juta orang tidak dimasukkan ke dalam daftar warga negara yang dikeluarkan pada Sabtu (31/8) di Assam, negara bagian di timur laut India. Hal ini terlihat setelah pemeriksaan besar-besaran selama bertahun-tahun untuk memeriksa imigranilegal dari Bangladesh, negara tetangganya yang mayoritas berpenduduk Muslim.
Rasa tak suka terhadap para imigran ilegal telah merebak selama bertahun-tahun di Assam, salah satu negara bagian paling miskin di India, dengan warga setempat menyalahkan para pendatang dari luar, banyak yang mengatakan berasal dari Bangladesh, merebut pekerjaan dan menguasai lahan mereka.
Pejabat memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh sekitar 33 juta orang untuk rancangan yang dirilis tahun lalu dari Daftar Nasional Warga (NRC) di Assam, yang meninggalkan lebih dari empat juta penduduk negara bagian, banyak dari mereka beragama Hindu.
Tetapi 31,1 juta orang sekarang masuk dalam daftar akhir, dengan 1,9 juta orang tidak masuk daftar, kata Prateek Hajela, koordinator pencatatan di negara bagian itu melalui Reuters Sabtu (31/8).
"Jika ada yang tidak puas dengan hasil pencatatan itu dan mereka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan orang asing," kata Hajela dalam pernyataan, dengan menambahkan bahwa setiap orang sudah menerima pemeriksaan yang memadai.
Mereka yang tidak masuk dalam daftar itu memiliki waktu 120 hari untuk membuktikan kewarganegaraan mereka di ratusan tempat yang sudah disediakan di negara bagian itu yang dikenal dengan nama pengadilan orang asing. Jika dinyatakan berdasarkan hukum sebagai imigran ilegal di sana, mereka dapat mengajukan banding ke mahkamah lebih tinggi.
"Semua di dalam keluarga saya masuk dalam daftar tetapi saya tidak," ujar Munwara Khatun, yang disertai dua cucu dan suaminya, Sahar Ali, di sebuah pusat pendaftaran di Distrik Nagaon, di bagian tengah Assam. "Bagaimana bisa begini?"
Pasangannya yang berusia 65 tahun itu dan di kesehariannya sebagai petani mengatakan itu daftar itu juga tidak ada namanya, sehingga mendorong mereka menyiapkan dokumen-dokumen kepada pihak berwenang mulai dari dokumen kepemilikan lahan hingga kartu tanda pemilih dan warga Aadhhar India.
Sejumlah orang di pusat itu mengatakan para petugas telah meminta mereka pergi ke pengadilan untuk dimasukkan dalam daftar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika