REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jabar mengakui, rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat sudah melalui proses dan kajian komprehensif. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso, kajian pun dilakukan pada tiga kandidat, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).

Taufiq mengatakan, urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar OPD se-Jabar.

“Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan kereta cepat, BIJB, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu,” ujar Taufiq kepada wartawan akhir pekan ini.

Menurut Taufiq, selain efektivitas dan efisiensi, pemindahan pusat pemerintahan dilatarbelakangi untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan. “Mengurangi beban Kota Bandung dengan membuat kota baru yang berkualitas, modern, serta sustainable," katanya.

Selain itu, kata dia, beban yang ada di Bogor, Depok, dan Bekasi, maupun Bandung Raya berkurang. Sehingga, nantinya kedua metropolitan itu dapat melakukan pemulihan, city repair. Rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar pun, kata dia, sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Hal itu diwujudkan dengan adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.

“Sudah ada (sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu), diwujudkan dengan kajian Pusat Pemerintahan Walini oleh Disperkim. Dengan adanya dinamika perkembangan infrastruktur, dikaji opsi selain walini,” katanya.

Pertimbangan utama dipilihnya ketiga daerah itu, kata dia, karena keunggulan konektivitas dan infrastruktur wilayah. "Lalu, adanya Kereta Cepat, BIJB, dan Cipali,” katanya. Menurut Taufiq, Bappeda Jabar sendiri sudah mengkaji ketiga derah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.

“Bappeda bersama Disperkim tengah mengkaji opsi-opsi terpilih. Selain itu, Bappeda juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang akan menjadi lokasi kajian. Sehingga, kami mengantungi data yang komprehensif,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika