REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mempersiapkan operasional cashless jamaah haji saat berada di tanah suci. Mulai tahun depan, pemerintah Arab Saudi akan mulai menerapkan tanpa tunai dalam pelaksanaan haji.
Ketua BPKH, Anggito Abimanyu menyampaikan pelaksanaan dan persiapan tanpa tunai dari jamaah Indonesia akan dimulai secara bertahap. Mengingat beragamnya karakteristik jamaah haji Indonesia.
"Kita mulai siapkan, jadi nanti jamaah haji dibekali kartu pembayaran untuk living cost mereka," katanya pada Republika, setelah pembukaan BNI Syariah Islamic Tourism Expo 2019, akhir pekan ini.
Anggito menyampaikan pelaksanaan turisme seharusnya tidak hanya membawa devisa keluar tapi juga masuk Indonesia. Dalam pelaksanaan haji, ia berharap bisa meminimalisir dana yang keluar dari Indonesia.
Pasalnya setiap tahunnya, dana yang dibawa keluar mencapai sekitar Rp 15 triliun. Anggito menyampaikan BPKH sedang membahasnya dengan Bank Indonesia untuk meminimalisir capital outflow tersebut.
"Paling penting adalah supportnya dari BI, karena ini kan kerja sama G2G (government to government), lalu agar bank-bank syariah supaya aktif," katanya.
Bank-bank syariah bisa bekerja sama dengan pelaku bisnis di Arab Saudi, baik antar bank maupun dengan merchant. Menurut Anggito saat ini merchant-merchant di pusat perbelanjaan modern seperti mal sudah mayoritas cashless.
Jika jamaah berbekal kartu berisi biaya hidup, maka mereka bisa minim menggunakan uang tunai. Meski demikian, penggunaannya pun masih terbatas karena pasar-pasar tradisional masih menggunakan uang kartal.
Selain BI, inisiatif tersebut juga perlu kesiapan dari Kementerian Agama. Jamaah haji yang mayoritas orang tua lanjut usia perlu literasi intensif terkait cashless di tanah suci.
"Maka kita pasti bertahap, mungkin haji khusus dulu, tahapannya pasti ada," kata Anggito. Pemerintah Arab Saudi pun masih dalam rangka melengkapi infrastruktur non tunai sehingga persiapannya bisa pararel di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika