REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyampaikan bahwa BPS Provinsi Papua absen dalam konferensi pers terkait pengumuman inflasi Agustus 2019. Perwakilan BPS Provinsi Papua biasanya hadir melalui sambungan telepon dengan BPS pusat di Jakarta.

"Hari ini teman-teman dari Provinsi Papua tidak dapat bergabung dalam konferensi pers. Saya tetap mengimbau agar teman-teman di Papua jangan terpancing dan tetap saling menghormati," kata Suhariyanto di Jakarta, Senin (2/9).

Kendati demikian, Kecuk, sapaan akrab Suhariyanto menyampaikan bahwa angka inflasi di provinsi Indonesia paling timur tersebut tetap tercatat dan dapat diketahui publik. "Meskipun BPS Papua tidak melakukan pengumuman inflasi Agustus 2019, tapi angkanya tetap muncul karena pengolahan inflasi di Papua sudah selesai," ujar Kecuk.

Kecuk memaparkan Provinsi Papua mengalami deflasi sebesar 0,14 persen pada Agustus 2019, yang disebabkan oleh penurunan harga bahan makanan dan penurunan tarif angkutan udara untuk Jayapura. Kemudian, deflasi juga terjadi di Merauke yakni sebesar 0,18 persen pada periode yang sama, karena adanya penurunan bahan makanan dan makanan jadi.

Kecuk juga menyampaikan bahwa kantor BPS Provinsi Papua tidak terdampak oleh aksi yang terjadi beberapa minggu ini. "Kantor BPS oke, namun kantor KPU yang berada di sebelah kantor BPS itu habis. Kaca jendela pecah dan beberapa mobil juga rusak. Saya betul-betul berharap agar kita bisa saling menghormati dalam kondisi ini," ujar Kecuk.

Kecuk menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan terhadap dampak perekonomian yang terjadi akibat kerusahan beberapa minggu terakhir. "Dampaknya belum bisa kita lihat," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika