REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyetujui jika Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda menebarkan provokasi dalam persoalan di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, Benny sangat aktif menghasut dengan memberikan informasi palsu atau hoaks.
"Saya kira benar bahwa Benny bagian konspirasi untuk masalah ini. Tetapi kita harus lawan dengan kebenaran kita lawan dengan fakta, dan biasanya provokasi yang enggak benar, informasi yang menyesatkan hanya dapat dibantah dengan fakta-fakta yang ada," ujar Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Senin (2/9).
Benny sendiri merupakan pimpinan gerakan Papua Merdeka atau ULMWP (United Liberation Movement of West Papuan) yang kini mendapat suaka untuk bermukim di Inggris sejak 2003 silam. Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko menuding Benny Wenda merupakan tokoh sentral di balik kericuhan di Papua dan Papua Barat.
Wiranto mengatakan, sejak dulu Benny Wenda beraktivitas tinggi ke luar negeri melakukan provokasi dengan menyebarkan berita bohong tentang Indonesia. Menurut Wiranto, Indonesia disebut Benny seakan-akan menelantarkan Papua dan banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Kalau sejak dulu Benny Wenda aktivitasnya sangat tinggi ya ke sana kemari, ke luar negeri menghasut memberikan informasi palsu ya dan kita sudah tahu bahwa mereka memang selalu melakukan satu provokasi ke luar negeri seakan-akan Indonesia nggak urus Papua dan Papua Barat," kata Wiranto.
Namun, kata dia, semua tidak benar dan informasi itu hanya dapat dilawan dengan satu informasi yang aktual dan rasional. Wiranto mengaku, telah meyakini warga negara asing bahwa Indonesia serius membangun Papua dan Papua Barat.
"Atas rencana presiden untuk segera melengkapi infrastuktur yang ada di sana, segera tingkatkan kesejahteraan, masyarakat sejajar dengan provinsi lain, itu konon tahun kemarin saja menggerus APBN Rp 92 trilun, sedang pemasukan dari daerah ke pusat Rp 28 triliun, berarti kan ada subsidi yang besar, mana mungkin menelantarkan, tidak mungkin," ujar Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika