REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar mengatakan bahwa penyebarluasan pornografi yang semakin mudah melalui internet telah menjadi salah satu pemicu kekerasan seksual. Ia mengungkapkan, laporan yang masuk secara daring ke Kementerian mencapai 1.500 kasus.

"Dalam satu tahun ke belakang, angka kekerasan seksual juga masih tinggi. Satu dari 11 anak perempuan, dan satu dari 17 anak laki-laki, mengalami kekerasan seksual," kata Nahar di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan telaah yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mitra, salah satu muara tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah penyebarluasan muatan-muatan pornografi di internet. Bahkan, melalui program internet masuk desa, pornografi juga sudah disebarluaskan hingga ke perdesaan-perdesaan.

"Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya dini untuk mencegah di tingkat yang paling bawah dengan mencanangkan delapan desa/kelurahan menjadi model desa/kelurahan bebas pornografi," tuturnya.

Koordinator Nasional End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) Indonesia Ahmad Sofian mengatakan, ada tiga konsep interaksi anak dengan pornografi, yaitu anak menjadi korban, anak menjadi pelaku, dan anak yang menyaksikan pornografi.

"Masalah paling besar adalah anak yang menyaksikan pornografi dan saling membagikan, bahkan kemudian membuat dan mempraktikkan muatan-muatan pornografi," katanya.

Bila di masa lalu pornografi hanya didapatkan secara luring, dengan kemudahan teknologi anak semakin mudah mendapatkan pornografi secara daring karena akses yang diberikan orang tua secara cuma-cuma tanpa ada komitmen apa pun.

"Di beberapa desa, bahkan internet bisa diakses secara gratis melalui wi-fi tanpa ada kendali dan penyaringan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika