REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mempersilakan pihak asing, termasuk Cina, untuk berinvestasi dalam sektor transportasi di ibu kota baru. Negara-negara asing dapat berinvestasi melalui Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Silakan saja kalau mereka ingin ikut dalam proyek KPBU. Memang transportasi yang ingin kita kembangkan kita upayakan dengan kendaraan berbasis tenaga listrik," ujar Budi di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (3/9).
Ia menjelaskan, Kemenhub telah memiliki konsep transportasi di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah mengutamakan angkutan massal untuk digunakan aparatur sipil negara (ASN) berpindah tempat.
Termasuk para menteri jika akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya dapat memanfaatkan angkutan umum. Budi menuturkan, lokasi ibu kota baru akan mengkombinasikan automatic guided train (AGT) dan elevated.
Kantor-kantor pemerintahan akan dihubungkan satu sama lain, termasuk Istana Kepresidenan. Sehingga, tak perlu membawa mobil sendiri tetapi ada kereta yang terus menerus beroperasi secara melingkar di dalam wilayah.
"Sebagai ilustrasi saja kita akan membuat kereta dari Balikpapan menuju kota baru dan menuju Samarinda. Kalau ini KPBU dan siapa pun itu termasuk Cina, welcome, bisa lakukan," kata Budi.
Namun, ia belum mengetahui skema KPBU untuk negara yang akan berinvestasi di sektor transportasi. Budi pun mempersilakan Cina maupun negara lain termasuk pihak dalam negeri mengusulkan skema KPBU tersebut.
Di sisi lain, Kemenhub telah memiliki rancangan konsep transportasi di ibu kota. Budi mengaku mengupayakan sedikit mungkin pengunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Mereka bisa lakukan suatu investasi KPBU atau PPP (public private partnerships) kan bagus. Sebaiknya memang mesti kombinasi antara luar dan dalam," kata Budi.
Ia melanjutkan, hal yang tentu lazim dilakukan terkait konsep transportasi yakni penggunaan kendaraan listrik. Budi menuturkan, Kemenhub akan menyelesaikan konsep transportasi di ibu kota baru pekan ini dan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika