REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memaparkan alasan pemerintah membatasi warga negara asing (WNA) datang ke wilayah Papua dan Papua Barat. Pembatasan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kerusuhan di Papua.

"Pada saat keadaan rusuh kalau kita biarkan, kalau kemudian ada yang terbunuh di sana bagaimana, tambah masalah, ribut lagi, jadi kita melarang itu bukan semata-mata kita membatasi ruang gerak orang asing," ujar Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Selasa (3/9).

Ia mengatakan, pembatasan WNA baik wisatawan maupun awak media untuk melindungi orang asing. Pembatasan WNA masuk Papua dan Papua Barat dilakukan supaya mereka tidak menjadi korban kerusuhan dan mempersempit permasalahan.

Wiranto melanjutkan, pemerintah juga tak bisa membedakan WNA yang benar-benar wisatawan atau media dengan mereka yang berniat ikut demonstrasi. Pembatasan ini pun dilakukan hanya sementara menunggu kondisi di Papua dan Papua Barat benar-benar kondusif dan normal. 

"Jangan sampai nanti kita nggak bisa membedakan mana orang asing, orang asing yang ikut nimbrung, ikut ngompori, ikut campur tangan, dengan orang-orang yang betul-betul tulus sebagai wisatawan kan nggak bisa dibedakan, mukanya sama saja," jelas dia.

Wiranto menambahkan, pembatasan itu juga bukan berarti tidak sama sekali. Pemerintah tentu menerapkan filter-filter yang berhubungan dengan masalah keamanan, keselamatan, dan sebagainya.

Di sisi lain, kata Wiranto, jika tak ada kerusuhan, Indonesia justru mengundang orang asing datang ke Papua dan Papua Barat. Mereka bisa menikmati keindahan alam seperti Raja Ampat.