REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memperkirakan akan muncul efek domino yang besar apabila Provinsi Papua dan Papua Barat lepas dari kedaulatan Negara Republik Indonesia. Ia pun berharap kondisi itu tak terjadi.
"Saya khawatir, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau sampai lepas, kira-kira lho, ada efek domino yang luar biasa," ujar Amien di Jakarta, Selasa.
Efek domino yang dimaksud Amien adalah potensi lepasnya wilayah-wilayah lain di Indonesia, seperti Aceh. Oleh karena itu Amien mendesak Pemerintah untuk bekerja secara profesional agar konflik yang terjadi di provinsi paling timur Indonesia itu bisa segera terselesaikan. "Jangan pernah kita biarkan saudara-saudaraku, Papua dan Papua Barat lepas karena ditangani secara amatiran," ujar Amien.
Mantan Ketua MPR itu juga meminta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang melontarkan pernyataan bersifat menghina terhadap masyarakat Papua.
Amien berharap Presiden Joko Widodo dapat segera melakukan langkah-langkah strategis agar konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih tidak berlarut-larut. "Karena itu kita punya husnuzan apa pun ya, mudah-mudahan Mas Jokowi ini bisa berhasil. Tapi kalau tidak, itu takdir Allah," kata dia.
Jogja Cinta Papua. Peserta aksi dari Solidaritas Masyarakat Jogja Cinta papua menggelar aksi di titik nol, Yogyakarta, Senin (1/9/3019).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan, opsi referendum untuk Papua memisahkan diri dari Indonesia sudah tertutup. Sebab, hukum internasional dan hukum nasional sudah final, tak ada pembicaraan referendum Papua.
"Jadi, sudah sampaikan tadi bahwa wacana self determination itu wacana untuk merdeka, untuk referendum, hukum internasional juga sudah tertutup, hukum nasional kita juga sudah final, tidak ada pembicaraan seperti itu," ujar Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Selasa (3/9).
Ia mengatakan, banyak informasi tentang referendum, tuntutan tentang keinginan memisahkan diri atau merdeka. Menurut dia, wacana itu berasal dari pihak-pihak yang memang tidak menyadari apa yang terjadi sebenarnya selama ini.
Wiranto menjelaskan, hukum internasional sudah tidak ada ruang dan tidak relevan lagi untuk referendum Papua dan Papua Barat. Sebab, dalam hukum internasional, referendum itu bukan untuk wilayah yang sudah merdeka, tetapi wilayah non government territory.
Ikuti Whatsapp Channel Republika