REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan standarisasi jalan mulai tahun 2020. Menurut Kepala Dinas Bina Marga Jawa Barat, A Koswara, dari 2.360 Km jalan milik Jabar, saat ini sebanyak 75 persen jalan milik provinsi atau 1.775 Km tidak memenuhi standar. 

Koswara menjelaskan, jalan tersebut tidak standar karena masih terdapat jalan provinsi yang memiliki lebar jalan hanya empat hingga lima meter. Sementara, berdasarkan standar yaitu 7 meter.

"Sebanyak 70 persen (jalan provinsi) lebarnya belum standar, masih ada yang empat hingga lima meter. Kita akan standarkan menjadi tujuh meter," ujar Koswara dalam kegiatan Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (3/9).

Menurut Koswara, pelebaran jalan dari non standar menjadi standar tersebut diprediksi membutuhkan biaya Rp 8 triliun."Itu baru estimasi. Jadi, baru biaya kontruksi belum pembebasan lahan dan lain-lain," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan melakukan kolaborasi mengenai pengelolaan jaringan jalan. Hal tersebut akan disinergikan bersama pemerintah pusat maupun kabupaten kota. 

"Karena ini juga unruk mendukung proyek strategis yang lain," katanya.

Khusus jalan utama provinsi yang berada di kabupaten/kota, kata dia, pihaknya akan membuat sebuah model dalam penataan trortoar. Hal tersebut menjadi salah satu prioritas yang akan digenjot mulai 2019 ini. 

"Jadi semua kota kabupaten itu punya jalan yang menjadi Icon seperti di (Jalan) Asia Afrika (Kota Bandung)," katanya.

Terkait revitalisasi trotoar ini akan dimulai di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Selanjutnya, kata dia, pembenahan trotoar akan dilakukan secara merata pada jalan di milik provinsi di kabupaten kota. 

"Nanti tahun depan kita rencanakan di Jalan Supratman (Kota Bandung)," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika