Jumat 06 Sep 2019 17:39 WIB

Polri: Kerusuhan Papua untuk Tarik Perhatian Internasional

Kelompok prokemerdekaan ingin mendorong isu Papua untuk dibahas di Sidang PBB.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Teguh Firmansyah
Suasana kericuhan saat aksi massa dibubarkan oleh petugas kepolisian di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).
Foto: Antara/Dian Kandipi
Suasana kericuhan saat aksi massa dibubarkan oleh petugas kepolisian di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri meyakini, kerusuhan di Papua dan Papua Barat dalam dua pekan terakhir sengaja dilakukan untuk mencari perhatian komunitas internasional. 

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, analisa sementara menguatkan dugaan adanya upaya kelompok prokemerdekaan yang mendorong isu Papua sebagai pembahasan di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Baca Juga

“Ada kelompok di dalam dan luar negeri, yang men-setting, dan mendesain untuk memunculkan isu-isu Papua, tentang HAM, kerusuhan, rasisme agar diangkat ke PBB,” kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, di Jakarta, Jumat (6/9). 

Namun Dedi menegaskan, kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengejar kelompok-kelompok yang membuat kerusuhan tersebut, dan memastikan Papua dan Papua Barat dalam situasi yang kondusif dan aman. 

Dedi tak menyebutkan kelompok-kelompok prokemerdekaan tersebut. Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Jayapura, pada Kamis (5/9) mengatakan dua kelompok prokemerdekaan itu, adalah Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULM-WP), bersama Komite Nasional Papua Barat (KNPB). 

Kelompok yang pertama dipimpin oleh Benny Wenda. Akan tetapi, tokoh yang dicap separatisme oleh Indonesia itu, kini berada dan sudah menjadi warga negara Inggris.

“ULM-WP dan KNPB bertanggung jawab atas insiden (di Papua dan Papua Barat) ini. Dan akan saya kejar mereka,” kata Tito, Kamis (5/9). 

Akan tetapi, menangkap Benny Wenda, tak bisa dilakukan. Status kewarganegaraan Benny Wenda, tak bisa membuat Polri melibatkan Interpol untuk menyeretnya kembali ke Indonesia. Karena akan mengganggu kedaulatan hukum di negara lain. “Indonesia sangat menghargai kedaulatan hukum negara lain,” terang Dedi.

Namun terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat yang dilakukan loyalis ULM-WP dan KNPB di dalam negeri, Tito melanjutkan akan bertindak tegas menegakkan hukum. “Kita sudah tahu nama-namanya. Kami akan tegakkan hukum terhadap mereka,” sambung Tito. 

Karena menurut Tito, jika tak ada penegakan hukum bagi para perusuh, ia meyakini, situasi anarkistis di Bumi Cenderawasih akan terus berulang. Tito meyakini, upaya membuat rusuh di Papua dan Papua Barat akan terus dilakukan.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement