REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh pelabuhan yaitu pelabuhan Benoa, Cirebon, Cilacap, Bengkulu, Talang Duku, Pangkal Balam dan Tanjung Pandan, Jumat (6/9) berkomitmen mengimplementasikan inaportnet untuk pelayanan barang keluar dan masuk pelabuhan. Adapun ketujuh pelabuhan tersebut akan Go Live Inaportnet di bulan Oktober 2019.
Ketujuh pelabuhan tersebut menyusul 17 pelabuhan lainnya yang sudah menerapkan Inaportnet lebih dahulu sejak tahun 2016 yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Dumai. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas Penerapan Inaportnet oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 7 (tujuh) pelabuhan tersebut.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo yang menyaksikan langsung penandatanganan pakta integritas tersebut menyebutkan bahwa penerapan inaportnet di ketujuh Pelabuhan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan, dan terstandar dengan biaya terjangkau sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia.
Selain itu, penerapan inaportnet di pelabuhan telah menjadi Quick Win Kementerian Perhubungan, yang akan diterapkan pada seluruh pelabuhan di Indonesia dan dilaksanakan secara bertahap.
“Sistem digitalisasi mau tidak mau harus dilaksanakan secepatnya. Seperti penerapan sistem Inaportnet ini harus segera kita laksanakan di semua pelabuhan dan harus didukung oleh Sistem Internal Kemenhub dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Sistem Internal tersebut meliputi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, dan Sistem Informasi Kepelabuhanan,” kata Agus dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id.
Menurut Agus, penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet ini merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan pelabuhan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Wisnu Handoko mengatakan, sebelum dilakukan penandatanganan pakta integritas ini telah dilakukan berbagai tahapan di masing-masing pelabuhan antara lain training of trainers (TOT) kepada pegawai Kantor KSOP, sosialisasi kepada pengguna jasa serta ujicoba satu siklus pelayanan kapal dan barang sampai penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Menurut Wisnu, hal terpenting yang dilakukan setelah penandatanganan Pakta Integritas ini antara lain bahwa Operator Pelabuhan agar membangun dan mengembangkan Sistem di Pelabuhannya yang andal dan bersinergi serta terintegrasi dengan sistem-sistem di Kementerian Perhubungan, sedangkan Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait agar melaksanakan penerapan Inaportnet di Pelabuhan secara konsisten.
“Pemerintah sangat berharap Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dapat didukung sepenuhnya oleh semua pihak agar terwujud dengan baik sehingga kegiatan operasional di pelabuhan akan berjalan dengan cepat, transparan, aman dan lancar,” kata Wisnu.
Selanjutnya, penerapan Inaportnet akan dilakukan di Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Bontang, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Batam dan Pelabuhan Kota Baru.
