REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Juru bicara Misi Iran untuk PBB Alireza Miryousefi membantah klaim yang mengatakan Amerika Serikat (AS) mengajukan proposal pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. Sebelumnya dikabarkan Trump dan Rouhani akan menggelar pertemuan sela dalam Sidang Umum PBB.
"Ini berita palsu, kami tidak menerima proposal apa pun, dan tidak ada kemungkinkan pertemuan antara kedua presiden dalam pertemuan sela di Sidang Umum PBB," kata Miryousefi, seperti dilansir dari Mehr News, Sabtu (7/9).
Sebelumnya kantor berita Jepang Kyodo mengutip sumber pemerintah AS yang mengatakan Washington mengajukan proposal pertemuan tersebut. Laporan itu mengatakan AS berharap pertemuan dapat dilakukan pada tanggal 25 September.
Proposal itu katanya dikirimkan ke Teheran melalui beberapa negara seperti Prancis. Ketegangan antara AS dan Iran dimulai ketika Trump menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 atau Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tahun 2018 lalu.
JCPOA yang disepakati Iran, Cina, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, AS dan Uni Eropa mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran. Ditukar dengan pembatasan program nuklir.
Sejak AS menarik diri dari kesepakatan itu pada dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Teheran bersikeras ingin menyelamatkan perjanjian tersebut tapi dengan syarat sisa anggota JCPOA terutama Eropa harus memberikan bantuan ekonomi kepada mereka.
Pada hari Kamis lalu Rouhani memerintahkan pencabutan seluruh batasan penelitian dan pengembangan nuklir. Langkah ketiga Iran dalam mengurangi komitmen mereka atas JCPOA.
"Saya, sepanjang yang saya tahu, mengumumkan langkah ketiga," kata Rouhani di stasiun televisi, seperti dilansir dari Aljazirah, Kamis (5/9).
Di saat yang sama AS mengumumkan kembali memberlakukan sanksi kepada Iran. Kali ini targetnya jaringan pengiriman minyak yang memiliki hubungan dengan Garda Revolusi Iran.
"Organisasi Energi Atom (Iran) sudah diperintahkan untuk segera memulai kembali apa yang mereka butuhkan dalam penelitian dan pengembangan di bidang mereka dan mengabaikan komitmen yang terkait dengan penelitian dan pengembangan," tambah Rouhani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika