REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Amerika Serikat (AS) akan tetap memberikan sanksi kepada siapa pun yang membeli minyak Iran atau berbisnis dengan Garda Revolusi negara itu. Pemerintah AS menegaskan tidak mengeluarkan kembali keringanan yang sempat diberikan kepada pembeli minyak Iran.
Ketika Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari kesepakat nuklir atau Joint Comprehensive Plan OF Action (JCPOA) yang disusul sanksi ekonomi terhadap Iran. Ekspor minyak mentah Iran terpangkas 80 persen.
"Kami akan melanjutkan untuk memberikan tekanan kepada Iran dan seperti Presiden (Trump) katakan tidak akan ada keringanan apa pun untuk minyak Iran, Sekretaris Menteri Keuangan bidang Terorisme dan Intelijen Finansial, Sigal Mandelker, Senin (9/9).
Mandelker menambahkan karena sanksi AS penjualan minyak Iran 'menukik dengan tajam', Trump menilai JCPOA melebih banyak menguntungkan Iran. Ia pun menerapkan kembali sanksi yang mencekik perdagangan minyak dan memaksa Iran menerima batasan yang lebih ketat untuk aktivitas nuklir mereka. Trump juga ingin Iran membatasi program pengembangan rudal dan berhenti mendukung salah satu kelompok atau poros di Timur Tengah.
Sebagai balasan Iran mengurangi komitmen mereka terhadap JCPOA. Iran menekan negara-negara Eropa yang ingin memepertahankan kesepakatan itu untuk melindungi perekonomian dan kepentingan Teheran.
Prancis mengusulkan menawarkan Iran kredit dengan jaminan sebesar 15 miliar dolar AS sampai akhir tahun. Jika Negeri Seribu Mullah itu kembali memenuhi sepenuhnya komitmen JCPOA.
Tapi salah satu sumber pemerintah Barat dan Iran mengatakan langkah itu tergantung dihalangi AS atau tidak. Teheran juga ingin dapat kembali menjual minyak mereka.
Pada 25 Agustus lalu dua pejabat Iran dan satu orang diplomat mengatakan Jika Barat ingin menegosiasikan JCPOA. Maka Iran ingin mengekspor minyak minimal 700 ribu barel per hari dan idealnya 1,5 juta barel per hari.
Pada Ahad (8/9) kemarin Iran mengatakan kapal tanker Adrian Darya 1 yang disita Inggris di Gibraltar bulan Juli lalu sudah berlabuh di suatu tempat di wilayah Mediterania. Kapal itu ditahan karena telah melanggar sanksi Uni Eropa terhadap Suriah.
Pada bulan lalu kapal tanker yang masuk daftar hitam mereka Kementerian Keuangan AS itu menghilang dari radar. Foto satelit menunjukan kapal tersebut berada di pelabuhan Tartus, Suriah.
"Ini bukan hanya tentang kapal tanker, ini peringatan keras bagi seluruh perusahaan di dunia, perusahaan dan pemerintah memahami mereka harus memilih antara berbisnis dengan Iran atau berbisnis dengan AS. Ini tidak sulit," kata Mandelker.
Pada 3 September lalu Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Teheran tidak akan pernah mengelar pertemuan bilateral dengan AS. Kecuali jika Negeri Paman Sam mencabut semua sanksi terhadap Iran maka mereka dapat bergabung dalam pembicaraan multilateral antara Iran dan pihak lain yang terlibat dalam JCPOA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika