REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku, bersama pemerintah pusat telah menyiapkan aplikasi digital untuk para nelayan agar lebih mudah dalam mencari ikan. Aplikasi berbasis android tersebut diakuinya bisa mendeteksi keberadaan ikan di dalam laut. Sehingga waktu nelayan dalam mencari ikan akan lebih efisien.
"Insya Allah dua minggu lagi kita akan uji coba di tiga Kabupaten yaitu di Lamongan, Pacitan, dan Pamekasan," ujar Khofifah di Surabaya, Senin (9/9).
Khofifah meyakinkan, aplikasi yang disiapkan akan sangat membantu nelayan, karena bisa mendeteksi keberadaan ikan. Sehingga nelayan bisa menentukan titik di mana mereka akan menebar jala dan menjaring ikan. Arah melaut pun bisa ditentukan dengan adanya aplikasi tersebut.
"Selain waktu lebih efisien, BBM juga lebih efisien," kata perempuan yang juga pernah menjabat sebagai menteri sosial tersebut.
Khofifah juga merencanakan aplikasi tersebut akan diuji coba bagi nelayan di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Khofifah optimistis nelayan Pancer akan mudah beradaptasi dengan aplikasi android tersebut. Terutama dari segi infrastruktur, dimana jaringan internet Banyuwangi sudah terbilang mumpuni.
Apalagi, kata dia, Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang sudah terkoneksi dengan digital IT, lewat terpasangnya jaringan fiber optic. Sekarang, kata dia, tinggal bagaimana nelayan bisa memiliki handphone yang terkoneksi dengan aplikasi android ini.
"Jadi ikan di mana nelayan bisa dapat petanya dan mengantisipasi supaya bisa bekerja lebih efektif dan efisien," ujar Khofifah.
Aplikasi android ini, lanjut Khofifah, sudah diterapkan di Indramayu. Jawa Timur ditentukan akan diuji coba di tiga titik. Namun ia akan mengajukan dua tambahan titik yaitu rencananya Pancer, Banyuwangi, dan berharap juga diterapkan di Puger, Jember.
Khofifah juga menyampaikan tentang rencana pemangkasan dan penyederhaaan izin bagi nelayan. Saat ini, kata dia, Pemprov Jatim telah membuat tim yang tugasnya mengkaji dan menginventarisir perizinan nelayan. Baik yang lewat pusat maupun yang lewat provinsi, agar bisa dipermudah dan disederhanakan sistemnya.
"Arahan untuk penyederhaan perizinan tidak hanya untuk investor tapi juga perizinan eksisting. Yang eksisting ini termasuk perizinan nelayan. Mereka kan sering mondar mandir di kesyahbandaran untuk mengurus beberapa macam izin dan rekomendasi agar bisa melaut," kata Khofifah.
Khofifah mengaku, Pemprov Jatim telah membuat tim dan tim ini sedang melakukan evaluasi penyederhanaan perizinan yang harus dilakukan. Baik izin di Pemprov Jatim atau di pemerintah pusat. Mengingat, izin nelayan ada yang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ada juga yang dari Kementerian Perhubungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika