REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta para stakeholders di bidang kesehatan memanfaatkan teknologi secara optimal bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Menkeu menekankan perlunya kolaborasi seluruh pemegang kepentingan demi perbaikan data.

"Dengan pendataan data yang bagus maka alokasi dana dapat digunakan lebih tepat sasaran," katanya dalam The 3rd Faculty of Public Health Universitas Indonesia (UI) Science Festival 2019, Senin (9/9).

Menkeu menekankan peran digital teknologi mampu membantu pemerintah dalam mendesain sistem kesehatan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satunya identifikasi masyarakat.

"Tidak hanya identifikasi nama, tanggal lahir, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, alamat tiap individu, tetapi seharusnya teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data individu yang menyeluruh termasuk rekam medis-nya," ujarnya.

Ia menyebut jika pemerintah mampu mengidentifikasi kondisi rekam medis seluruh populasi penduduk Indonesia sekitar 267 juta jiwa maka akan mampu mengidentifikasi kebutuhan, alokasi dana dan kebutuhan premi yang tepat dari tiap individu. "Tapi tentu sesuai risiko dan kebutuhannya,” ucapnya.

Ia mengakui kenaikan premi dana BPJS seringkali dikritik dengan alasan kenaikan tersebut membebani masyarakat miskin. Namun ia membantah anggapan tersebut karena pemerintah punya skema PBI bagi masyarakat miskin.

"Karena kenaikan premi tidak menyasar masyarakat miskin karena negara yang menanggung masyarakat miskin tersebut," sebutnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengakui belum tersedianya data kesehatan yang menyeluruh dan terpercaya.

"Ini masih merupakan salah satu masalah mendasar yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika