Selasa 10 Sep 2019 09:26 WIB

Pemerintah Inggris Resmi Bekukan Parlemen Selama Lima Pekan

Anggota parlemen Inggris akan kembali bekerja dua pekan sebelum Inggris keluar UE.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Siluet patung mendiang PM Winston Churchill di depan Menara jam Big Ben dan Gedung Parlemen Inggris Selasa  (29/3)
Foto: Hannah McKay/Reuters
Siluet patung mendiang PM Winston Churchill di depan Menara jam Big Ben dan Gedung Parlemen Inggris Selasa (29/3)

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris sudah resmi membekukan parlemen yang mengirim para anggotanya ke rumah selama lima pekan. Pembekuan itu dilakukan tepat menjelang Brexit digelar pada 31 Oktober mendatang.

Pembekuan atau penangguhan legislatif itu resmi dilakukan dalam upacara di House of Lords pada Senin (10/9). Tapi dilakukan hanya setelah ketua House of Commons John Bercow menyuarakan kekecewaannya.

Ia menyebutnya sebagai 'tindakan eksekutif fiat', tindakan atau keputusan eksekutif yang otoritatif. Di House of Commons, suara teriakkan terdengar di mana-mana. Para Anggota Parlemen meneriakkan 'Anda Memalukan'.

Anggota Parlemen Inggris kembali bekerja pada 14 Oktober. Dua pekan lebih sedikit sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa yang dijadwalkan pada 31 Oktober.

Oposisi menuduh Perdana Menteri Boris Johnson mencoba untuk menghentikan Anggota Parlemen mempelajari rencana Brexit yang ia ajukan. Itu pertama kalinya Parlemen Inggris dibekukan saat berhadapan dengan oposisi dalam 70 tahun terakhir.

Sebelumnya Anggota Parlemen Inggris menolak pemilihan umum yang diajukan Johnson. Hanya 293 dari 650 anggota House of Commons yang mendukung proposal Johnson tersebut, kurang dari dua pertiga suara yang dibutuhkan.  

Johnson ingin menggelar pemilihan umum pada 15 Oktober, dua pekan sebelum Brexit digelar. Tapi oposisi tidak bersedia mendukung pemilihan umum sampai Inggris mengamankan perpanjangan waktu Brexit yang memastikan agar negara itu keluar dari Uni Eropa dengan kesepakatan yang mengatur perbatasan dengan Irlandia.

Parlemen sudah memerintahkan pemerintah untuk memperpanjang tenggat waktu Brexit dari tanggal yang sudah dijadwalkan jika tidak ada kesepakatan yang dibuat pada akhir Oktober. Tapi Johnson berjanji tidak akan memperpanjang lagi tenggat waktu Brexit. 

sumber : AP
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement