REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengungkapkantiga hambatan utama dalam pembangunan destinasi pariwisata super prioritas. Ketiga hambatan tersebut yakni soal lingkungan, infrastruktur, serta kebersihan.
"Ini tiga hal yang paling menghambat karena kita tidak peka. Tapi, kita sudah buat critical success factor masing-masing destinasi," kata Arief dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (10/9).
Di destinasi Danau Toba, critical succes factor yakni pembangunan kawasan The Kaldera Toba, perjanjian kerja sama investasi, serta infrastruktur jalan sepanjang 1,9 kilometer. Tiga hal itu merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan Danau Toba.
Adapun di Borobudur yakni pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport, jalan Bypass menuju Borobudur, serta tata ruang dan kelola lahan. Arief mengatakan, bandara baru yang dibangun dipastikan bakal mendongkrak kunjungan wistawan baik asing maupun domestik.
Sementara itu, di Mandalika, ia mengatakan akan menjadi kawasan sport tourism. Terlebih dengan tengah dibangunnya street circuit Moto GP dengan panjang lintasa 4,32 kilometer. Hal itu akan menjadi keunggulan Mandalika yang tidak dimiliki Bali ataupun kawasan wisata lainnya.
Di Labuan Bajo, Arief menuturkan, critical success factor kawasan ini yakni pembangunan kawasan terpadu marina untuk pelabuhan, infrastrutkur penunjang di Puncak Waringin serta pembentukan KEK Komodo.
Terakhir, di Likupang, pemerintah akan membentuk KEK Likupang, pengembangan bandara Sam Ratulangi, serta pembangunan jalan bypass dan jalan tol. Arief mengatakan, berbagai critical success factor yang dibuat itu untuk memastikan agar pengembangan destinasi super prioritas membuahkan hasil di tengah hambatan yang ada.
Arief menuturkan, pemerintah telah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 6,34 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 2,98 triliun. Anggaran tersebut harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang mesti rampung akhir 2020.
Ia mengatakan, alokasi anggaran tersebut juga harus menyelesaikan dua masalah lainnya, yakni lingkungan dan kebersihan. Arief mengklaim, pembangunan destinasi pariwisata saat ini telah menekankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Karenanya, Kemenpar memastikan pembangunan ke depan sudah sejalan dengan prinsip sustainable tourism.
"Kita sudah putuskan semua pembangunan harus berbasis pada prinsip berkelanjutan, berdasarkan komunitas setempat dan itu akan kita implementasikan," kata dia.
Koordinasi pembangunan lima destinasi dipusatkan ada masing-masing Badan Otorita. Kecuali, Mandalika yang saat ini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Oleh sebab itu, semestinya soal koordinasi dalam pembangunan lima destinasi prioritas tidak lagi menemui kendala.
Terlepas dari pembangunan tersebut, Arief menegaskan, lima destinasi super prioritas dibangun bukan untuk menyaingi Bali. Sebab, masing-masing kawasan wisata akan terus tumbuh. Pemerintah tidak memiliki tujuan agar pariwisata saling bersaing, namun saling menonjolkan keunggulan untuk menaikkan kunjungan dan devisa.
Soal sumber daya manusia, kata dia, Kementerian Pariwisata akan membentu penuh perguruan tinggi yang akan membuka program studi pariwisata. Hal itu mesti didukung karena Indonesia butuh tenaga pariwisata yang lebih banyak dan berkualitas. "Saya menyanggupi untuk membantu mereka (perguruan tinggi) agar sesuai dengan standar dunia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika