REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terus mendorong pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi hingga akhir tahun ini. Senior Executive Vice President Bank BTN, Suryanti Agustinar mengakui, pertumbuhan KPR nonsubsidi pada tahun ini mengalami perlambatan.
"Secara yoy kita tumbuh di atas 12 persen, tapi terus terang melambat, di semester kedua paling terasa di Agustus-Juli. Kami berharap setelah september-oktober bisa naik lagi," ujar Suryanti, Kamis (12/9).
Oleh sebab itu, Suryanti melanjutkan, perseroan menggandeng sejumlah pengembang untuk menggenjot pembiayaan KPR nonsubsidi di semester II ini. Suryanti mengakui, kontribusi terbesar pertumbuhan pembiayaan KPR memang ditopang dari yang subsidi.
Suryanti mengungkapkan, per Agustus 2019 perseroan telah menyalurkan pembiayaan KPR nonsubsidi mencapai Rp 8 triliun. Sedangkan hingga akhir tahun, BTN menargetkan penyaluran pembiayaan KPR non-sibsidi sebesar Rp 19 triliun.
Suryanti mengakui, sisa target pembiayaan hingga akhir tahun ini masih terbilang besar. Namun, dia optimistis target tersebut masih bisa tercapai. Jika melihat tren, lanjut Suryanti, masyarakat akan lebih banyak melakukan pembelian di kuartal IV.
"Konsumen biasanya khawatir suku bunga dan harga rumah naik. Jadi kami masih tetap optimistis," tutur Suryanti.
Menurut Suryanti, kebanyakan konsumen saat ini masih meminati rumah dengan harga di bawah Rp 500 juta, sedangkan apartemen maksimal di harga Rp 700 juta. Untuk itu, dalam memilih rekanan, BTN cenderung mencari pengembang dengan jimlah unit banyak serta harga terjangkau.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan KPR nonsubsidi, BTN bekerja sama dengan PT Waskita Karya Realty, menawarkan program kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan Kredit Pemilikan Rumah maupun Apartemen (KPR/KPA), yang bertajuk Satisfive.
Direktur Konsumer Banking Bank BTN Budi Satria optimistis melalui sinergi antar BUMN realisasi penyaluran pembiayaan KPR/KPA akan meningkat signifikan seiring dengan kebutuhan akan hunian yang masih cukup besar. Hal itu, dibuktikan dengan angka kesenjangan antara supply dan demand (backlog) hunian tahun ini yang masih menganga di angka 11,4 juta unit.
“Dari kerja sama ini kami yakin dapat menambah angka relaisasi KPR/KPA, setidaknya bisa mencapai sebesar Rp 1 triliun per bulan,” kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika