REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) menggelar Musyawarah Nasional Tokoh Antaragama untuk membangun budaya damai. Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) berpandangan, untuk menciptakan budaya damai maka harus tercipta masyarakat yang mutamaddin atau beradab.
Ketua PBNU, KH Marsudi Syuhud yang menghadiri musyawarah tersebut menyampaikan, untuk membangun budaya damai maka masyarakatnya terlebih dahulu harus mutamaddin. Untuk mencapai itu, bisa dimulai dengan mempertahankan dan melaksanakan budaya kumpul-kumpul serta musyawarah.
"Kumpul-kumpul adalah budaya untuk memudahkan, dengan sering kumpul-kumpul, persoalan apa saja bisa diselesaikan, karena masih banyak negara-negara yang tidak bisa kumpul-kumpul seperti (di Indonesia) ini," kata Kiai Marsudi kepada Republika, Kamis (12/9).
Ia menerangkan, dengan musyawarah juga dapat menyelesaikan persoalan. Tapi masih banyak orang yang tidak menggunakan cara musyawarah. Maka kumpul-kumpul dan musyawarah harus dibudayakan dari hal-hal yang kecil.
Namun, Kiai Marsudi mengingatkan, kumpul-kumpul dan musyawarah dengan sesama Muslim saja belum tentu mudah. Tapi UKP-DKAAP membudayakan kumpul-kumpul dan musyawarah antara Muslim dan agama-agama lain. Ketika Muslim dan agama-agama sudah terbiasa kumpul serta musyawarah, maka seharusnya kumpul dan musyawarah dengan sesama Muslim akan menjadi lebih mudah.
"Kalau sudah terbiasa (kumpul dan musyawarah) ada persoalan dan perbedaan apapun akan bisa diselesaikan, intinya jalan keluar dari masalah apapun diselesaikan dengan kumpul-kumpul dan musyawarah, jangan dengan kekerasan," jelasnya.
Kiai Marsudi menjelaskan, masyarakat yang sudah terbiasa kumpul-kumpul dan musyawarah untuk menyelesaikan segala persoalan Itu yang disebut masyarakat mutamaddin. Yakni masyarakat yang tingkat peradabannya tinggi. Kalau masyarakatnya sudah mutamaddin maka akan terbangun budaya damai.
Setelah budaya damai terbangun, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, modern, berakhlak mulia, dan masyarakatnya menghormati satu sama lain. Menurutnya, Indonesia yang baru bisa seperti ini saja sudah ingin dicontoh oleh negara-negara lain. Sebab negara-negara lain tahu bahwa memperbaiki sesuatu yang sudah pecah dan konflik harganya lebih mahal serta sulit.
"Betapa pun kita (Indonesia) masih disebut jelek atau kurang, tapi alhamdulillah sudah lebih baik dari pada (negara yang pecah dan konflik) negara yang terkoyak dan tidak bisa menyelesaikannya, maka betapa pun masih ada yang kurang dan belum cocok, lebih baik kita betulkan kekurangannya dan jangan dirobohkan bangsanya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika