REPUBLIKA.CO.ID, BANGKA TENGAH -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengaku tak setuju dengan revisi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait usia minimal untuk menikah. Menurutnya, menikah pada usia minimal 18 tahun, tidak baik secara biologis bagi orang tersebut.
"Saya termasuk yang tidak setuju, karena penelitian soal usia ideal menikah dan melahirkan itu udah ada. Kalau bicara ilmiah maka usia repdroduksi sehat antara 20 sampai 35 tahun," ujar Hasto di STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (13/9).
Ia menjelaskan, jika seseorang menikah di bawah usia reproduksi sehat, hal tersebut akan menimbulkan dampak-dampak buruk. Beberapa di antaranya seperti anaknya nanti akan mengalami stunting, ibu tidak sehat, dan lain-lain.
"Sedangkan barang siapa yang melahirkan di atas 20 sampai 35 tahun jauh lebih baik, anaknya tidak stunting, tidak autis, tidak banyak yang cacat, ibunya sehat," ujar Hasto.
Meski nantinya revisi terkait usia minimal menikah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, BKKBN akan terus mengampanyekan untuk menikah pada usia reproduksi sehat. Karena, persoalan menikah juga berkaitan dengan organ reproduksi seseorang.
"Saya berkeyakinan kalau yang baik itu ideal secara biologis, bukan secara sosiologis, psikologis, dan pertimbangan yuridis atau lokal wisdom. BKKBN tetap mengampanyekan usia 20 sampai 35 tahun," ujar Hasto.
Diketahui, panitia kerja (Panja) terkait Revisi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menargetkan revisi selesai pada periode ini. Pasalnya, poin terkait usia minimal pernikahan sudah disetujui oleh semua fraksi.
Anggota Panja revisi UU Perkawinan Diah Pitaloka mengatakan, seluruh fraksi di DPR telah menyetujui untuk menaikkan batas usia perempuan dan laki-laki yang diizinkan menikah menjadi 18 tahun. Di mana sebelumnya perempuan diizinkan menikah pada usia 16 tahun.
Revisi tersebut merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi (MK), yang memberikan tenggat waktu tiga tahun kepada DPR RI. Untuk mengubah ketentuan batas usia menikah yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan.
Karena, ketentuan batas usia menikah ditentang oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil melalui mekanisme uji materi undang-undang. Yang mengkritisi batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. "Pertama landasan normatifnya adalah sesuai Undang-undang perlindungan anak, jadi semangatnya itu mencegah pernikahan dini," ujar Diah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika