REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Dua partai oposisi di Malaysia sepakat untuk membentuk platform politik terbesar bagi mayoritas Muslim Melayu demi memenangkan suara pemilih Muslim pada Pemilu 2023. Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Pan-Malaysia (PAS) telah sepakat menandatangani perjanjian koalisi, Sabtu (14/9).

Pakar Malaysia dari University of Tasmania, James Chin menilai, koalisi tersebut akan memicu ketegangan rasial dan agama. Menurutnya, penduduk Malaysia yang menginginkan kemajuan akan merasa sedih.

"Hari yang menyedihkan bagi mereka yang ingin melihat Malaysia yang progresif, modern, multi-rasial," ujar Chin.

Chin menjelaskan, dengan menghadirkan platform tersebut, Malaysia seolah hanya dimiliki oleh orang Melayu dan Muslim. "UMNO dan PAS memberitahukan semua orang Malaysia bahwa negara ini hanya milik orang Melayu dan Muslim," katanya.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan langkah itu tidak akan memperdalam perbedaan ras dan agama. Dia menyatakan, platform itu akan menghadirkan kepemimpinan yang lebih layak dan berani.

Sekitar 60 persen dari populasi Malaysia yang berjumlah 32 juta adalah Melayu. Namun, Malaysia juga merupakan rumah bagi etnis India dan etnis Tionghoa yang tidak menganut Islam.

"UMNO dan PAS akan memastikan bahwa kerja sama ini tidak akan memisahkan, menjauhkan, atau membuat musuh dari ras atau agama apa pun di negara tercinta ini," kata Ahmad Zahid dikutip dari Al-Jazeera.

Sementara, salah seorang mahasiswa, Mohamad Ilman Hakim mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah tidak menguntungkan umat Islam. Dia menilai kebijakan pemerintah hanya menjatuhkan umat. "Kami telah melihat beberapa kebijakan pemerintah yang membuat kami umat Islam merasa terancam. Pemerintah sekarang hanya menekan orang Melayu dan Islam," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika