REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah berencana menaikkan iuran premi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) per 1 Januari 2020. Atas dasar itulah warga Kota Bekasi mulai berbondong-bondong mendaftar Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).
KS-NIK merupakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) milik Pemerintah Kota Bekasi. Melalui program tersebut, seluruh warga Kota Bekasi bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara cuma-cuma, tanpa pembayaran premi setiap bulannya.
Petugas Pelayanan Kartu Sehat Pendopo Kota Bekasi, Alfi Febriantara membenarkan pihaknya menerima lonjakan pendaftar KS-NIK. Berdasarkan penuturan warga yang disampaikan kepada Alfi, mayoritas warga tertarik untuk mendaftar KS-NIK dengan alasan naiknya premi BPJS, Ahad (15/9)
"Ada juga yang sudah mati BPJS-nya. Daripada mereka harus bayar lagi buat ngidupin BPJS. Mereka (warga) pilih daftar KS karena gratis kan, pelayanannya juga hampir sama dengan BPJS," kata Alfi kepada Republika kemarin.
Ia menjelaskan, peningkatan jumlah pendaftar KS-NIK itu terjadi dalam rentang waktu dua minggu terakhir. Alasannya, meskipun kenaikan premi BPJS belum diberlakukan. Akan tetapi, masyarakat sudah mengetahui berapa jumlah kenaikannya.
"Biasanya satu haru sekitar 40-60 orang. Tapi dua minggu terakhir ini mencapai 100 an orang per hari. Apalagi sekarang begitu daftar KS, kartunya langsung jadi. Syaratnya cuma bawa KK (Kartu Keluarga) Kota Bekasi," kata dia.
Bahkan, Alfi menyatakan, banyak warga di luar Kota Bekasi yang ingin mendaftarkan KS-NIK, beberapa diantaranya berasal dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. "Tapi kan nggak bisa, KS ini kan khusus bagi warga Kota Bekasi," ucapnya.
Alfi juga menuturkan, pada 2019, Pemkot Bekasi menyediakan 100 ribu blangko KS-NIK. Hingga saat ini, Blangko yang telah disediakan oleh Pemkot Bekasi tersebut baru terpakai sekitar 40 ribu buah.
"Jadi masih ada sekitar 60 ribu (blangko)," ucap dia.
Sementara terkait dengan jumlah pendaftar selama ini, Alfi menyampaikan, setidaknya sekitar 678 KK yang ada di Kota Bekasi sudah memiliki KS-NIK. "Kalau total KK pasif (bukan KK pindahan) itu kurang lebih ada 743 ribu. jadi kurang 60 ribu saja sebenarnya," ujar Alfi.
Dengan mendaftarkan KS-NIK, maka satu keluarga akan mendapatkan jaminan kesehatan dari Kota Bekasi. KS-NIK memiliki bentuk seperti KTP, di halaman depan tertulis nomor KK, sedangkan di halaman belakangnya tertulis nama anggota keluarga yang mendapatkan Jamkesda Kota Bekasi tersebut.
Alfi juga menegaskan, Pemkot Bekasi menerbitkan KS-NIK dalam rangka memberikan hak istimewa kepada masyarakat yang telah membayarkan pajak setiap tahunnya. Ia menambahkan, satu keluarga yang telah memiliki KS-NIK akan ditanggung biaya rumah sakit plus pengobatan yang dijalani.
"Jadi alurnya ke puskesmas dulu, kalau urgen nanti akan dirujuk ke RSUD (rumah sakit umum daerah). Nanti akan ditempatkan di kelas III, tidak bisa upgrade tidak bisa downgrade," tuturnya.
Sementara itu, salah satu warga bekasi yang tinggal di Kecamatan Kranji, Sari Lestari (29 tahun) mengatakan, dirinya mengetahui program KS-NIK Kota Bekasi melalui tetangganya. "Kata tetangga yang sudah melahirkan, katanya ada potongan kalau pakai KS. makanya saya daftar," kata Sari sembari memegang perutnya yang sedang bunting.
Ia mengaku senang dengan adanya fasilitas tersebut. Ia lebih memilih KS-NIK daripada BPJS karena KS-NIK tidak memerlukan biaya premi setiap bulan. "Ya milih pakai KS, kalau BPJS kan harus bayar premi tiap bulan. kalau ini kan enggak," ujar dia.
Di sisi lain, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi merespons positif dengan banyaknya pendaftar KS-NIK. Menurutnya, hal itu adalah sebuah bukti penerimaan masyarakat. Ia mengaku, Pemkot Bekasi akan terus memperbaiki program KS-NIK tersebut. Ia mengatakan, ke depannya, pelayanan KS-NIK akan difokuskan untuk RSUD di Kota Bekasi.
"Kita baru saja punya empat RSUD baru tipe D. Nantinya KS akan difokuskan ke sana sehingga dananya kembali lagi ke daerah," kata Rahmat saat ditemui Republika kemarin.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyatakan KS-NIK telah menjadi program unggulan Pemkot Bekasi. ia melanjutkan, beberapa daerah sudah melakukan studi banding ke Kota Bekasi Jamkesda tersebut. Ia menceritakan, pada bulan Juni lalu, Pemkot Bekasi menerima kunjungan studi banding dari Pemkot Probolinggo terkait pelaksanaan KS-NIK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika