REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan pemerintahannya akan mengadakan sesi dialog publik pertama untuk meredakan ketegangan politik pekan depan, Selasa (17/9). Ia menegaskan kembali seruan untuk mengakhiri kekerasan yang telah menyebabkan kekacauan kota sejak Juni 2019.

Lam mengungkapkan sesi dialog akan lebih terbuka. Anggota masyarakat dapat mendaftar untuk hadir.

Gerakan protes menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) ekstradisi telah berkembang menjadi gerakan antipemerintah yang lebih luas. Para pengunjuk rasa mendorong kebebasan dan demokrasi yang lebih besar di kota yang dikuasai China itu.

Lam mengalah pada salah satu tuntutan pengunjuk rasa dengan mengumumkan penarikan penuh RUU ekstradisi pada 4 September. "Masalahnya melampaui RUU itu," kata Lam kepada wartawan.

Namun protes terus berlanjut dengan bentrokan keras selama akhir pekan. Sebagian aksi diwarnai oleh kemarahan masyarakat terhadap kebrutalan polisi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, terdapat lebih dari 1.400 orang telah ditangkap oleh polisi semenjak kerusuhan terjadi di Hong Kong.

Ikuti Whatsapp Channel Republika