REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meminta pemerintah daerah untuk bisa lebih mandiri dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah pusat, kata dia, berlaku hanya sebagai koordinator dalam menangani masalah yang berulang kali terjadi itu.

"Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus berbuat apa," ujar Wiranto usai rapat terbatas dengan topik penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9).

Menurut Wiranto, permasalahan karhutla seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai tingkat kepala desa, camat, bupati/walikota hingga gubernur. Wiranto mengatakan, pemerintah pusat hanya bertindak sebagai koordinator.

"Mencegah lebih baik daripada memadamkan. Itu intinya," kata Wiranto.

Ia mengatakan, situasi siaga darurat karhutla dengan operasi pemadaman baik darat maupun udara dapat dilakukan dengan baik. Wiranto optimis itu bisa tercapai jika semua pihak melakukannya bersama-sama, sehingga permasalahan serupa bisa dihindari ke depannya.

"Kalau semuanya dilakukan dengan rapi, maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera," jelas Wiranto.

Adanya masalah karhutla ini bukan berarti hanya disebabkan adanya unsur kesengajaan manusia saja. Kondisi cuaca dan fenomena alam juga menjadi faktor meluasnya wilayah yang terbakar.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adanya fenomena, El Nino juga menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada tahun ini diperkirakan lebih panjang lagi. Sedangkan musim hujan menurut perkiraan BMKG akan jatuh pada bulan November dan Desember.

Ikuti Whatsapp Channel Republika