REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kemacetan yang terjadi di Kota Malang sudah menjadi tugas pemerintah setempat untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, Wali Kota Malang Sutiaji memunculkan ide pembangunan moda transportasi Light Rail Transit (LRT).
Sutiaji mengatakan, awalnya Kota Malang berkeinginan membangun moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT). Namun karena tingginya pembiayaan, pihaknya pun membatalkan. Berdasarkan informasi yang diterima, biaya pembangunan MRT dapat mencapai Rp 700 miliar per kilometer (km).
Sementara pada moda transportasi LRT, hanya menghabiskan biaya sekitar Rp 450 miliar per km. "Kita ambil yang LRT. Apalagi, kemarin ada juga jenis baru model kapsul, tidak seperti gerbong banyak tapi mini," jelas Sutiaji saat ditemui wartawan di Mapolresta Malang, kemarin.
Menurut Sutiaji, pemilihan LRT berbentuk kapsul lebih sesuai di Kota Malang. Sebab, moda transportasi ini tidak akan mengambil lahan besar sehingga efisiensinya cukup bagus. Ia memperkirakan, pembuatannya tidak akan lebih dari MRT, yakni Rp 200 miliar per km.
Pembangunan LRT ini, kata Sutiaji, seutuhnya akan dipegang oleh investor dalam negeri. Investor tersebut dipastikan berasal dari Kota Malang. Selebihnya, Sutiaji tak memungkiri, pihaknya bisa saja memberikan 40 persen saham LRT kepada masyarakat yang berminat.
"Tapi karena ini bicara tentang publik, kita harus bicara dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang saham ketika hal ini dilempar ke masyarakat," jelasnya.
Hingga saat ini, rencana pembangunan masih dalam tahap kajian penataan. Pihaknya juga harus membicarakan lebih lanjut kepada masyarakat. Yang pasti, ia melanjutkan, rencana ini bagus untuk mengurangi kemacetan terutama para pengguna jalan dari kalangan mahasiswa.
Rencana pembangunan LRT ini sempat diungkapkan Sutiaji di hadapan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dalam pertemuan di Universitas Brawijaya (UB), beberapa waktu lalu. Di kesempatan tersebut juga hadir para pemimpin daerah dari Kota Batu dan Kabupaten Malang. Sutiaji juga tak lupa mengajak daerah terdekat lainnya untuk menerapkan transportasi serupa agar lebih bagus.
"Kalau kemarin kita di UB sudah komunikasi, tinggal undang-undang kerjasama daerah yang kita ingin perkuat," jelasnya.
Di kesempatan tersebut, Emil Dardak sempat menyambut baik wacana yang telah dilontarkan Wali Kota Malang. Namun alangkah lebih baiknya, kata Emil, pembangunan LRT dapat dimulai dari titik Bandara Abd Saleh. Bisa juga mempertimbangkan pembangunan di pintu keluar tol Pandaan-Malang, mengingat banyaknya kemacetan di area tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika