REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Akademisi untuk Demokrasi yang terdiri dari berbagai akademisi lintas ilmu memberi penilaian pada menteri-menteri yang bekerja di bawah Kabinet Joko Widodo (Jokowi). Skor itu diberikan dengan rentang 1 sampai 10.
Profesor Riset bidang Perkembangan Politik LIPI Hermawan Sulistyo menyatakan, penilaian ini merupakan masukan dari para akademisi agar Jokowi tidak salah pilih dalam menyusun formasi kabinetnya. Menteri yang berprestasi dapat direkomendasi untuk diangkat kembali.
"Tetapi menteri yang kinerja dan kepemirnpinannya tidak bagus, jangan diberi kesempatan untuk duduk kembali di kabinet maupun lembaga lainnya," ujar Hermawan dalam diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Sejumlah menteri mendapat nilai yang baik sehingga dianggap layak dipertahankan. Namun, sejumlah menteri mendapatkan skor yang kurang baik sehingga dinilai perlu diganti
Beberapa menteri Kabinet Kerja Jilid 1 mendapat penilaian positif dari Forum Akademisi. Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kelautan dan Perikanan mendapat skor 7 - 8. Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan skor tertinggi, yakni 8.
"Menteri-menteri itu layak dipertahankan, misalnya Susi (Menteri KKP), saya baru ketemu Susi sekali dan mengkritik dia karena SMA pun tak selesai, tapi pengalaman dia ternyata membuktikan," kata Hermawan.
Namun, ada pula menteri yang mendapat skor buruk. Menteri Perhubungan mendapat skor terburuk dengan angka 1 - 2. Menristek Dikti dan Mendikbud serta Jaksa Agung masing masing mendapat skor 2. Sementara itu, Menko Polhukam dan Menteri Pertanian juga hanya mendapat skor 3.
"Menteri Perhubungan misalnya, membuat kebijakan yang berimplikasi pada rendahnya serapan anggaran. Kebijakan itu membuat sektor perhubungan darat, laut dan udara payah. Dari aspek kecelakaan transportasi, terutama laut dan darat, juga masih memprihatinkan," papar pria yang kerap disapa Prof Kiki itu.
Menteri Pertahanan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum dan HAM, juga dinilai kurang bekerja dengan skor antara 4 - 5. Menkopolhukam Wiranto juga mendapat sorotan dari Forum. Hermawan menilai, Wiranto tak layak dipilih lagi oleh Jokowi.
"Tidak punya ketegasan dan strategi untuk keamanan nasional," kata Hermawan.
Di samping itu, Jaksa Agung Prasetyo juga menjadi sorotan tersendiri. Prasetyo yang diangkat dari sumber Nasdem, dipandang forum telah menyalahgunakan posisinya untuk melindungi kalangan partainya yang menjadi terduga kasus korupsi. Penilaian tersebut, kata Hermawan dilihat dari pendekatan kemampuan manajerial, daya serap anggaran, capaian dengan realitas di lapangan, dan kebijakan publik yang diterapkan. Hermawan menjamin, penilaian ini bebas dari kepentingan Politik.
"Kami tidak punya pretensi politik, karena itu, saya sebagai koordinator mensyaratkan harus ada kredensial akademik, kami non-partisan tidak ada orang partai," ujar Hermawan.
Forum menekankan, Jokowi perlu cermat dalam memilih menteri. "Pemerintahan periode kedua Jokowi akan krusial. Jadi, Jokowi perlu menekankan kepada para menterinya untuk benar-benar melakukan afirmasi dan akseIerasi," kata salah satu Professor Universitas Bhayangkara Kusnanto Anggoro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika