REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan menghadapi Cina selama pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB pekan depan terkait penahanan Cina terhadap satu juta Muslim Uighur.
Selama pertemuan tingkat tinggi PBB pada pekan depan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, Amerika akan mencari dukungan perihal kebijakan kontroversial penahanan Cina di Xinjiang. PBB menyatakan setidaknya satu juta etnis Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan.
Pompeo pada Juli menyebut perlakuan Cina terhadap Uighur sebagai noda abad ini. Ia menyampaikan dalam sebuah konferensi internasional di Washington, Cina merupakan rumah bagi salah satu krisis hak asasi manusia terburuk di zaman ini.
Gedung Putih sedang mempertimbangkan apakah Presiden AS Donald Trump akan menyebut perlakuan Cina terhadap warga Uighur, dan catatan hak asasi manusianya yang lebih luas dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada Selasa depan. Hal ini disampaikan seorang pejabat senior Pemerintah AS, yang berbicara dengan syarat anonim.
Gedung Putih mengatakan, Trump akan menjadi tuan rumah "Global Call to Protect Religious Freedom" di PBB pada Senin (23/9). Ini berlangsung sehari sebelum pidatonya di Majelis Umum dan akan diperkenalkan oleh Wakil Presiden Mike Pence.
"Presiden akan meminta komunitas internasional mengambil langkah nyata untuk mencegah serangan terhadap orang-orang berdasarkan agama atau kepercayaan mereka dan untuk memastikan kesucian rumah ibadah dan semua ruang publik untuk semua agama," juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham di sebuah pernyataan pada Selasa (17/9).
Di samping itu, Cina menggambarkan kompleks di Xinjiang sebagai pusat pelatihan kejuruan yang membantu menghilangkan ekstrimisme dan memberi mereka keterampilan baru. Menurut empat diplomat yang berbasis di Beijing, Cina khawatir tentang kritik publik dan telah bertemu dengan beberapa utusan asing menjelang Majelis Umum PBB di New York dan sesi Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa.
"Dengan Hong Kong juga, ini bukan topik yang Cina inginkan menjelang peringatan 70 tahun kemerdekaan," kata salah satu diplomat.
Demonstrasi selama berbulan-bulan yang terkadang disertai kekerasan di Hong Kong, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Para pemrotes marah terkait dengan campur tangan Cina dalam urusan Hong Kong, meskipun ada perjanjian otonomi.
Pejabat senior Pemerintah AS mengatakan, Pompeo dan Wakil Presiden AS Mike Pence juga bisa membahas perlakuan Cina terhadap warga Uighur di acara di sela-sela pertemuan PBB. Namun, keputusan akhir tentang setiap komentar AS, dapat bergantung pada bagaimana masalah perdagangan berjalan.
Di sisi lain, Cina dan Amerika akan memulai kembali pembicaraan perdagangan pada Oktober. Namun, sebagian besar analis tidak mengharapkan kesepakatan perdagangan yang tahan lama atau penurunan yang signifikan dalam waktu dekat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika