REPUBLIKA.CO.ID, PUTRA JAYA -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengisyaratkan akan menerbitkan undang-undang (UU) untuk memaksa perusahaan sawit asal negaranya menangani kebakaran hutan. Hal itu menyusul diselimutinya beberapa daerah di Malaysia oleh kabut asap.

Mahathir mengatakan pemerintahannya akan menyerukan perusahaan Malaysia untuk memadamkan kebakaran. "Tapi tentu, jika kita mendapati mereka tidak bersedia mengambil tindakan, kami mungkin harus meloloskan UU yang akan membuat mereka bertanggung jawab untuk kebakaran di lahan mereka, bahkan jika itu di luar Malaysia," kata Mahathir pada Rabu (18/9), dikutip laman the Straits Times.

Pekan lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Malaysia bersikap objektif dalam melihat persoalan kabut asap. Menurut dia, asap yang menyelimuti beberapa wilayah di negara tersebut tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia.

“Saya hanya meminta mereka (Malaysia) bersikap objektif dan logis dalam analisis data mereka,” kata Siti saat diwawancara Reuters pada Jumat (13/9). Dia mengatakan, kebakaran hutan terjadi di beberapa bagian Malaysia, seperti Serawak dan Semenanjung Malaysia.

Selain itu, kebakaran pun melanda lahan perkebunan sawit yang dikelola setidaknya empat perusahaan Malaysia di Indonesia. Perusahaan itu antara lain Sime Indo Agro yang berbasis di Kalimantan Barat, unit perkebunan Sime Darby; Sukses Karya Sawit, unit IOI Corporation; Rafi Kamajaya, unit TDM Berhad dan Adei Plantation and Industry yang berada di Riau.

Siti menilai, kebakaran-kebakaran tersebut turut berkontribusi atas memburuknya kualitas udara di Negeri Jiran. Menteri Malaysia yang bertanggung jawab untuk urusan sawit Teresa Kok sempat mengatakan bahwa setiap laporan yang menyebut kebakaran terjadi di lahan yang dikelola perusahaan Malaysia merupakan tuduhan serius.

Ikuti Whatsapp Channel Republika