REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Mahasiswa dari sejumlah kampus di Surabaya merencanakan aksi gabungan terkait pengesahan RUU KPK, pembahasan R-KUHPidana, dan kecurigaan adanya upaya pembelokan demokrasi. Bahkan sebelum aksi digelar, poster-poster ajakan turun ke jalan telah beredar di media sosial. Aksi tersebut rencananya digelar pada Kamis (26/9).
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (BEM UINSA) Ongki Fahrurrozi pun membenarkan rencana aksi tersebut. Diakuinya, rencana aksi mahasiswa UINSA akan digelar bersama BEM se-Surabaya. Namun demikian, dia membantah poster-poster yang bertebaran, dikeluarkan secara resmi oleh pihaknya.
"(Massa aksi dari) Unair, Unesa, UINSA, dan BEM-BEM yang lain. Kami masih akan konsolidasi teknisnya," ujar Ongki dikonfirmasi Senin (23/9).
Ongki mengakui, isu yang diangkat adalah terkait dugaan adanya upaya pembelokan demokrasi dan produk hukum yang dianggap bermasalah. "Tentang RUU-RUU yang kiranya ke depan merugikan kita dan masyarakat," ujar Ongki.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, Agung Tri Putra juga mengaku, poster-poster itu secara resmi bukan dikeluarkan oleh pihaknya. Namun, dia membenarkan bahwa BEM Unair akan menggelar aksi pada Kamis 26 September 2019.
"Sejauh ini kita masih konsolidasi dengan semua elemen yang ada di Surabaya," ujar Agung.
Dia menjelaskan, sudah banyak elemen mahasiswa yang menyatakan akan bergabung pada aksi tersebut. Di antaranya dari Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Universitas Trunojoyo Bangkalan, Madura, dan lainnya.
"Kita juga ada elemen lain kok, teman-teman dari organisasi ekstra kampus juga akan turun," ujar Agung.