Selasa 24 Sep 2019 01:40 WIB

Wiranto Dituding Gagal, Kemenko Polhukam: Fokus Kerja Saja

Profesor riset bidang Perkembangan Politik LIPI Hermawan Sulistyo mengritik Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberikan keterangan pers terkait revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Foto: Antara/Aprillio Akbar
Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberikan keterangan pers terkait revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Wiranto enggan risau dengan dengan penilaian profesor riset bidang Perkembangan Politik LIPI Hermawan Sulistyo yang beberapa waktu lalu yang menganggapnya gagal. Wiranto lebih suka fokus bekerja melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan tugas khusus di bidang Politik Hukum dan Kea.anan yang diberikan Presiden. Demikian pernyataan yang disampaikan Sri Yunanto selaku Tenaga Ahli Menko Polhukam di Jakarta, Senin (23/9).

"Masyarakat Indonesia dan dunia tidak menutup mata terhadap fakta bahwa Indonesia menjadi negara teraman kesembilan di dunia. Event event nasional regional dan internasional bisa berjalan lancar," ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini masyarakat bisa tenang merayakan Idul Fitri, Natal, dan hari besar keagamaan lain. Sebagian masyarakat yang sempat cemas menghadapi Pemilukada, dan Pemilu serentak 2019 juga dinilai lega karena pesta demokrasi berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Sekalipun ada dinamika dan ketegangan yang agak menghawatirkan dan yang menggembirakan partisipasinya mencapai diatas 80 % sangat tinggi.

"Selain itu, dalam kepemimpinan Wiranto sebagai Menko Polhukam, event regional dan internasional seperti Asian Games, Asian Para Games, Pertemuan IMF dan World Bank juga berjalan lancar," ujar Sri.

Menurut dia, keberhasilan itu tentu berkat kerjasama seluruh unsur aparat TNI, Polri, BIN, kementerian, dan lembaga di bawah koordinasi singkronisasi dan pengendalalian Menko Polhukam Wiranto. Bahkan, kata dia, Wiranto merupakan Menko Polhukam terlama terlama pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni tiga tahun.

"Presiden Jokowi terlihat memberikan amanah besar kepada Menko Polhukam, misalnya dalam penanganan Ormas anti Pancasila, penanggulangan darurat bencana di Lombok dan Palu, pengendalian pengamanan Pemilu, hingga penyelesaian masalah Papua," ujarnya. Oleh karena itu, Sri mengaku sangat heran dengan tuduhan gagal kepada Wiranto.

Namun demikian, kata dia, Wiranto tidak mempermasalahkan penilaian orang karena secara organisatoris Wiranto hanya bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. "Jadi hanya Presiden yang secara organisasi akan menilai kinerja Wiranto," tambah Sri.

Wiranto juga tidak ambil pusing apakah Presiden akan memilihnya kembali sebagai salah satu anggota kabinetnya atau tidak. Itu karena hal ini sebagai hak perogratif Presiden, semua diserahkan kepada presiden Jokowi.

"Beliau mendengar banyak usulan tentang calon kabinetnya.Tetapi beliau sangat memahami tantangan kedepan dalam pemerintahannya dan figur yang mempunyai kompetensi dan track record yang teruji yang cocok untuk membantunya dalam menghadapi situasi dan tantangan ke depan. Untuk saat ini, Menko Pulhukam hanya fokus bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masa yang tersisa," papar Sri Yunanto.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement