REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Lebih dari 20 negara, sebagian besar negara-negara barat, mengutuk Arab Saudi atas pelanggaran hak asasi manusia serta pembunuhan kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi. 

Dalam pernyataan bersama yang dibacakan oleh Perwakilan Tetap Australia di Kantor Jenewa PBB, Sally Mansfield mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa kebenaran harus ditegakkan dan pertanggungjawaban harus dicapai bagi orang-orang terkasih Khashoggi serta untuk memastikan prinsip-prinsip Deklarasi Wina dan Program Aksi. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa lebih dari 20 negara meyakini laporan Pelapor Khusus PBB Agnes Callamard yang menyebutkan pembunuhan di luar proses hukum terhadap Khashoggi.

Ringkasan pernyataan tersebut juga menyebutkan eksekusi sewenang-wenang atas penyelidikannya yang terperinci dan penting tentang masalah pembunuhan oleh Saudi. "Kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Arab Saudi," kata pernyataan itu dikutip Anadolu Agency, Selasa (24/9). 

Pernyataan itu juga mengatakan, banyak masyarakat sipil di Arab Saudi yang masih menghadapi penganiayaan dan intimidasi. "Kami mendesak Arab Saudi untuk menegakkan standar tertinggi dalam menggaungkan perlindungan hak asasi manusia dan sepenuhnya bekerja sama dengan Dewan (Hak Asasi Manusia)," ujarnya.

Rabu pelan lalu, Arab Saudi mengakui bahwa pembunuhan kolumnis Washington Post Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul adalah sebuah noda bagi kerajaan. Khashoggi terbunuh pada 2 Oktober 2018 di Konsulat Saudi di Istanbul. 

Saudi awalnya menyangkal mengetahui keberadaan Khasoggi setelah dia dilaporkan hilang. Namun kemudian, Saudi berusaha menyalahkan kematian Khashoggi pada tim operasi yang gagal.

Menurut laporan oleh PBB dan organisasi independen lainnya, Khasoggi dibunuh dengan cara mutilasi. Pembunuhannya sangat mungkin atas perintah Putra Mahkota Saudi, Muhammad bin Salman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika