REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa hari ini (24/9) bertolak dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim, Bupati Penajam Paser Utara, dan Bupati Kutai Kartanegara.

"Banyak hal yang akan kami bahas dengan gubernur dan bupati, terutama persiapan lebih matang mengenai pemindahan IKN," kata Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga anggota Pansus Pemindahan IKN, Hetifah Sjaifudian.

Pansus Pemindahan IKN, katanya, akan tetap fokus pada tugas dan fungsinya dalam kaitan IKN, termasuk tetap bekerja maksimal meski masa bakti DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir. Untuk itu, selain kunjungan kerja, pansus juga telah mengagendakan beberapa kali rapat dengan pemerintah, yakni pada Rabu (25/9). Bahkan sudah ada agenda rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan lain-lain, termasuk akan ada rapat dengan TNI-Polri.

"Semua ini dilakukan untuk memperoleh masukan terkait hasil kajian pemerintah terhadap rencana pemindahan IKN ke Kaltim. Adapun hasilnya nanti, rencananya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II di paripurna pada 30 September 2019," ucap Hetifah.

Ia mengatakan anggota DPR RI dari Dapil Kaltim yang menjadi anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota adalah Hetifah Sjaifudian (Fraksi Partai Golkar) dan Budi Satrio Djiwandono (Fraksi Partai Gerindra). Sementara, total anggota Pansus Pemindahan IKN ke Kaltim ada 30 orang, antara lain Zainuddin Amali, Indah Kurnia, Rahayu Saraswati, A Bakri, Charles Honoris, M Rakyan Ihsan Yunus, Adisatrya Suryo, Vanda Sarundajang, Arteria Dahlan, Dadang S Muchtar, Hetifah, Hamka B Kady, Sarmuji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika