REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dosen Ilmu Politik, Fisip UI, Pandji Anugrah Permana menilai aksi mahasiswa pada Selasa (24/9) di gedung DPR/MPR sangat berpotensi menjadi lebih besar apabila tidak mendapatkan respons yang proporsional dari pemerintah dan DPR. Namun, apakah aksi tersebut akan seperti aksi mahasiswa di 1998?
"Apakah akan sebesar 1998? Kita belum tahu. Cuma catatannya ada beberapa variable penting yang harus diperhatikan. Di 1998, ada situasi krisis sehingga enggak cuma mahasiswa yang menggelar aksi tapi juga kekuatan rakyat dan gerakan massa," katanya saat ditemui Republika, Selasa (24/9).
Ia mengatakan kondisi saat ini isu yang diangkat relatif middle class yaitu tentang korupsi, soal kebebasan sipil, penegakan HAM dan sebagainya.
"Apakah isu middle class ini akan menular ke kelompok lain di luar mahasiswa?" katanya.
Tetapi isu tersebut bisa membesar dan melebar ke isu-isu ekonomi apabila pemerintah tetap merespon dengan kebijakan ekonomi yang tidak memadai seperti kenaikan iuran BPJS atau kenaikan harga-harga lain, bahkan tak bisa mengendalikan ekonomi, maka bukan tak mungkin eskalasi menjadi lebih besar.
"Dengan begitu, isunya bukan sekadar isu politik tapi juga ekonomi. Ini ada potensi membesar seperti di 1998",: katanya.
Selain itu, ia menilai aksi saat ini tidak adanya fragmentasi elite. Elite cenderung kompak dan satu suara terhadap isu. Misalnya saja pengesahan UU KPK yang kemungkinan besar para elite memiliki kepentingan yang sama.
"Kalau kita lihat sekarang elitnya kan kompak. Mungkin mereka punya agenda yang sama. Apalagi kalau melihat pengesahan UU KPK, tidak ada fragmentasi elite entah karena kepentingannya sama yaitu mengamputasi kewenangan KPK atau ada hal lain. Kalau isu yang lain mungkin bisa fragmented. Tapi sampai sekarang belum terlihat situasi yang menyebabkan fragmented elit," katanya.