REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terkait penarikan pasukan TNI dan Polri di Papua. Menurut dia, keberadaan pasukan keamanan di Papua saat ini dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga keamanan daerah setempat.
"Tugas negara melindungi segenap bangsa dan warganya. Jadi di Papua itu yang ada di sana berbagai etnis, masyarakat pendatang. Semua dari itu membutuhkan kepastian keselamatan pengamanan," ujar Moeldoko di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).
Ia juga menegaskan, keberadan prajurit TNI dan Polri di Papua itu merupakan bagian tugas negara untuk menjaga stabilitas keamanan di berbagai daerah. Mantan panglima TNI itu juga menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban jiwa akibat kerusuhan yang terjadi di Kota Wamena, Papua dalam aksi demonstrasi kemarin.
"Pemerintah dan pasti masyarakat Indonesia sangat prihatin atas peristiwa ini sungguh kita tidak ingin ada prajurit, masyarakat sipil yang cukup banyak jumlahnya meninggal, ada polisi yang luka dst ini sungguh kita keprihatinan yang tinggi," ucapnya.
Ia berharap, persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik melalui berbagai pendekatan yang menyeluruh, baik pendekatan kebudayaan, ekonomi dan kesejahteraan, serta pendekatan keamanan.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal, dalam keterangan tertulisnya, menyampaikan jumlah korban meninggal akibat aksi demonstrasi di Jayawijaya Pupua mencapai hingga 22 orang. Sedangkan korban luka-luka juga bertambah dari 65 orang menjadi 72 orang.
Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 80 mobil, 30 motor mengalami kerusakan. Selain itu, 150 rumah warga, ruko, dan juga kantor pemerintahan juga turut rusak diamuk massa.
Kepolisian dan TNI telah mengerahkan pasukannya ke Papua sejak terjadinya aksi massa di berbagai daerah di Papua menyusul dugaan adanya tindakan rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga pernah menyampaikan, penarikan pasukan akan dilakukan setelah Papua dinilai aman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika