REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Angkasa Pura (AP) II (Persero) dalam waktu dekat akan mengoperasikan tiga bandara lagi. Ketiga bandara tersebut berada di Tanjung Pandan, Bengkulu dan Lampung melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara.

VP of Corporate Communication AP II Yado Yarismano mengatakan ketiga bandara tersebut yaitu HAS Hanandjoeddin (Tanjung Pandan, Belitung), Fatmawati Soekarno (Bengkulu), dan Radin Inten II (Lampung). Ketiga bandara tersebut masih dikelola di bawa Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Yado memastikan proses pengalihan pengelolaan bandara tersebut ke AP II berlangsung lancar. “Pembahasan telah dilakukan antara lain melibatkan AP II, Kemenhub, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan pihak lainnya di mana kami semua tergabung di dalam Tim Kerja Sama Pemanfaatan (KSP),” kata Yado, Rabu (25/9).

Selain terkait dengan operasional, Yado menjelaskan pengelolaan dengan skema KSP akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab nantinya belanja modal dan biaya operasional tiga bandara tersebut nantinya berasal dari AP II sehingga APBN bisa dialokasikan untuk hal lain.

“Pemerintah juga akan mendapat pendapatan tetap, pembagian keuntungan, penambahan aset baru serta tetap memiliki aset eksisting bandara tersebut,” tutur Yado.

Dia menambahkan saat ini AP II juga sudah memiliki rencana investasi senilai Rp 1,5 triliun untuk 30 tahun ke depan dengan tiga bandara itu. Investasi tersebut, kata Yado, untuk pengembangan di Bandara HAS Hanandjoeddin yakni antara lain pembangunan terminal baru dan perluasan terminal eksisting untuk mengakomodir maksimal enam juta penumpang hingga 30 tahun mendatang.

Sementara itu, di Bandara Radin Inten II akan dilakukan pengembangan antara lain dilakukan di sisi udara. “Ini untuk overlay runway secara berkala serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas bandara,” ungkap Yado.

Pengembangan juga akan dilakukan di Bandara Fatmawati Soekarno dengan membangun terminal baru dalam dua tahap. Yado menjelaskan upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan 5,6 juta penumpang dalam 30 tahun mendatang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta pengelolaan Bandara Radin Inten II di Lampung diserahkan dari Kemenhub ke AP II saat meresmikan Bandara Radin Inten II pada Maret 2019. “Diserahkan saja ke AP II agar pengelolaan, pengembangan lebih cepat. Pengelolaan oleh AP II akan membuat penerbangan lebih banyak,” ungkap Jokowi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika