REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya berencana melaksanakan aksi gabungan menolak revisi UU KPK, RKHUP, RUU Pertanahan, dan beberapa RUU bermasalah lainnya. Aksi gabungan tersebut rencananya digelar di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (26/9).

Menyikapi aksi gabungan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya pun memutuskan untuk meliburkan sekolah bagi siswa Paud hingga SMP. Baik itu sekolah negeri maupun swasta. Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser menyatakan, langkah ini diambil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan.

"Iya benar besok libur satu hari. Karena besok ada demo besar, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan pasti macet di mana-mana, sementara anak-anak juga kan harus diantar-jemput," kata Fikser dikonfirmasi Rabu (25/9).

Meski demikian, lanjut Fikser anak-anak tetap diberi tugas untuk mengerjakan tugas di rumah masing-masing. Artinya, meskipun mereka tidak berangkat ke sekolah, tetap diberi tugaa yang harus dipelajari di rumah.

"Tapi anak-anak diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Libur sekolah bukan berarti tidak belajar. Mereka tetap dapat tugas dari sekolah tapi dikerjakan di rumah," ujar Fikser.

Fikser mengakui, pengumuman libur sekolah baru diberitahukan pada Rabu (25/9) sore. Artinya pengumuman tersebut terkesan mendadak. Namun menurutnya itu tidak perlu dipermasalahkan. "Mendadak tapi bukan berarti tidak bisa. Kan ada group-group whatsapp di sekolah-sekolah itu," kata Fikser.

Ikuti Whatsapp Channel Republika