REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Kajian tentang Ibu Kota Negara menilai pemerintah serius akan menjalankan kebijakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemerintah memberikan gambaran yang jelas soal pemindahan ibu kota.
"Sejauh ini saya kira bagus ya, kita mendapatkan gambaran secara jelas dan sementara kesimpulan kita adalah pemerintah serius," kata Ketua Pansus Kajian tentang Ibukota Negara Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9).
Hal itu dikatakan Amali di sela-sela Rapat Kerja (Raker) Pansus dengan perwakilan pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta. Amali mengatakan hasil pemaparan pemerintah dalam Raker mematahkan keraguan berbagai pihak, apakah pemerintah serius atau tidak dalam membuat kebijakan memindahkan ibukota negara.
Dia mengatakan berdasarkan pemaparan pemerintah, terlihat bahwa perencanaan pemindahaan ibukota sudah baik tinggal dilaksanakan saja. "Indikasi pemerintah serius adalah dari persiapan mereka dan sudah dikalkulasikan apa yang akan terjadi kedepan," ujarnya.
Menurut dia, apa yang disampaikan pemerintah secara garis besar sudah cukup dan kalau disampaikan secara rinci, waktu pembahasannya di Pansus tidak cukup sehingga kedepan akan didalami lagi. Amali mengatakan, Pansus masih terus melakukan rapat kerja sebelum menyampaikan kesimpulan pada akhir September misalnya Kamis (26/9) akan membahas terkait aparatur dan regulasi ibukota baru.
"Jadi kami masih ada rapat dengan Menteri PAN dan RB, Menkumham, Kapolri, TNI, dan Menteri Pertahanan. Setelah itu kita akan buat kesimpulan dan rekomendasi dari Pansus," katanya.