REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan lima fokus belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Tujuannya, mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menyebutkan, fokus pertama adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Fokus ini seiring dengan visi Presiden Joko Widodo pada periode kedua.
"Fokus ini tertuang dalam dua anggaran, pendidikan sebesar Rp 508,1 triliun dan kesehatan sebesar Rp 132,22 triliun," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/9).
Dari total Rp 508,1 triliun, sebanyak Rp 11,2 triliun di antaranya ditujukan untuk melaksanakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Tujuannya, mendukung kelanjutan pendidikan masyarakat ke jenjang lebih tinggi.
Di luar itu, Askolani menambahkan, pemerintah juga menyiapkan Rp 10 triliun untuk program kartu pra kerja. Program ini menargetkan 2 juta peserta dengan rincian 1,5 juta di antaranya untuk pelatihan di sektor ekonomi digital, sedangkan sisanya peserta reguler.
Untuk pelatihan digital, peserta dapat meilih jenis pelatihan melalui platform digital seperti Tokopedia, Gojek dan sebagainya. Pelatihan dilakukan secara online (e-learning) dan offline (tatap muka). Sedangkan, kelompok reguler mendapatkan pelatihan dan sertifikasi di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pemerintah seperti Balai Latihan Kerja (BLK).
Askolani menyebutkan, anggaran sebesar Rp 10 triliun belum ditentukan akan masuk ke pos ke Kementerian/Lembaga mana. Nantinya, pemerintah akan membentuk management office untuk mengelola kartu prakerja. "Saat ini masih dicadangkan di BUN (Bendahara Umum Negara)," ujarnya.
Apabila sudah ada satu kementerian/lembaga yang ditunjuk, Askolani mengatakan, baru akan diputuskan apakah Rp 10 triliun tersebut akan masuk dalam belanja barang atau bantuan sosial. Klasifikasi ini akan dilihat lebih detail melalui rapat bersama kemetnerian/ lembaga terkait.
Kartu pra kerja merupakan kartu yang diberikan kepada para pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi dan/ atau sertifikasi kompetensi kerja.
Selain itu, anggaran kesehatan juga ditetapkan sebesar Rp 132,2 triliun. Di antaranya melalui penugasan tenaga kesehatan sebanyak 2.700 orang ke daerah-daerah tertinggal.
Fokus kedua, Askolani menambahkan, penguatan program perlindungan sosial. Fokus ini dituangkan dalam anggaran perlindungan sosial Rp 372,5 triliun. Di antaranya, Rp 28,1 triliun untuk bantuan pangan/ kartu sembako ke 15,6 juta keluarga miskin dan Rp 29,1 triliun untuk 10 juta keluarga miskin melalui Program Keluarga Harapan.
Pembangunan infrastruktur juga terus diakselerasi dengan anggaran Rp 423,3 triliun. Meskipun sudah dilakukan lima tahun ke belakang, pembangunan infrastruktur saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan saat ini.
"Pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan lebih mengisi kegiatan pembangunan," ucap Askolani.
Fokus keempat, birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi melalui anggaran birokrasi sebesar Rp 261,3 triliun. Di antaranya dengan mendorong efektivitas birokrais, menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan serta menetapkan birokrasi yang berbasis kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
Terakhiar, antisipasi ketidakpastian melalui penguatan fiscal buffer atau dana cadangan. Tahun depan, dana cadangan yang disiapkan pemerintah adalah Rp 10 triliun atau lebih besar dari tahun ini, Rp 7 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika