GARUT, AYOBANDUNG.COM—Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Garut kembali berdemo dengan awal titik kumpul di Simpang Lima selanjutnya ke kantor DPRD Kabupaten Garut, Kamis (26/9/2019). Mereka akan menyampaikan berbagai tuntutan termasuk penolakan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang dalam pembahasan DPR RI.
Aksi tersebut tidak hanya dari kalangan mahasiswa yang menggunakan pakaian almamater dan pakaian bebas, tetapi diikuti juga kalangan pelajar tingkat SMA sederajat dengan membawa bendera dan spanduk bertuliskan berbagai tuntutan. Aksi tersebut menyampaikan berbagai persoalan nasional dan juga kebijakan program di Kabupaten Garut, dan gagalnya pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan.
AYO BACA : Akan ke DPR, Ratusan Pelajar Dihalau Polisi
Koordinator aksi dari Ikatan Mahasiswa Garut Irpan Taupik menyampaikan tuntutannya tidak hanya pada fokus persoalan RUU, melainkan kebijakan pemerintah daerah yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. "Lima tahun kepemimpinan Rudy Gunawan selaku bupati, kita tidak melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi dijalankan," ucap Irpan.
AYO BACA : Menristekdikti Temui Presiden Jokowi Bahas Cara Demo Mahasiswa
Ia menyampaikan, tuntutan kepada bupati untuk bertanggung jawab terhadap gagalnya reformasi birokrasi karena tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Irpan juga menyampaikan tuntutan kepada pejabat untuk mengembalikan tunjangan kinerja daerah karena capaian kinerjanya gagal, dan lakukan pemindahan jabatan bagi pejabat yang kinerjanya buruk.
"Secara keseluruhan kita tidak melihat ada perbaikan yang seharusnya terjadi, tapi justru yang ditujukan oleh pemda hanya sekadar pamer kemewahan," ujarnya.
AYO BACA : Banyak Demo, Mendagri Klaim Stabilitas Politik Dalam Negeri Aman
Sementara itu, elemen mahasiswa lainnya menyampaikan orasi tentang menolak RUU yang tidak mementingkan kepentingan rakyat. Aksi mahasiswa dan pelajar tersebut berjalan lancar dengan pengawalan dan pengamanan dari jajaran kepolisian berseragam.