REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung tengah mengkaji mencari sumber pendaaan pembangunan di luar Anggaran Belanja Daerah (APBD). Salah satunya yaitu dengan pendanaan dari perbankan.
Ide itu muncul setelah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membuka kesempatan kepada pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat untuk meminjam dana ke perbankan. Salah satunya ke Bank BJB.
"Gubernur memang meminta agar saat membangun kota tidak hanya sekedar mengandalkan APBD. Pemerintah Kota (Pemkot) harus berinovasi mencari anggaran pendanaan dengan pola lain selain APBD," ujar Wali Kota Bandung, Oded M Danial saat menghadiri Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Bupati/Wali Kota Se-Jawa Barat Triwulan III Tahun 2019 di Pantai Indah Timur Resort, Kabupaten Pangandaran, Kamis (26/9).
Menurut Oded, hal ini merupakan langkah luar biasa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Oleh karenanya, Oded mengaku telah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna untuk menghitung cashflow Pemkot Bandung.
Jika memungkinkan, kata Oded, maka Pemkot Bandung membuka peluang untuk meminjam dana dari perbankan untuk pembangunan di Kota Bandung. "Saya sudah minta ke pak sekda untuk mengkajinya. Karena pola pinjaman ke bank harus terukur. Mudah-mudahan bisa lancar," ujar Oded.
Sementara itu, Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna akan segera meminta simulasi dana pinjaman ke Bank BJB. "Tadi memang sudah sedikit disimulasikan. Jika meminjam Rp 200 miliar, maka sebulan harus membayar sekitar Rp 18,5 miliar-Rp 20 miliar," ujar Ema.
Menurut Ema, saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dalam sebulan mencapai Rp 142 miliar-Rp 160 miliar. Sehingga jika hanya menyisihkan Rp 20 miliar masih sangat memungkinkan.
"Memang sangat visible. Tetapi kita masih akan hitung dahulu. Jangan sampai mengganggu performa kinerja Pemkot Bandung," tutur Ema.
Selain itu, kata Ema, Pemkot Bandung juga akan mengkaji terlebih dahulu pembangunan yang mungkin bisa didanai melalui perbankan. Pada Kopdar kali ini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memang membahas mengenai kolaborasi pendanaan pembangunan yang tidak hanya bisa didapat dari APBD. Ia menyebut, ada 8 pintu pendanaan pembangunan termasuk APBD. Tujuh pintu lainnya di antaranya, APBD Provinsi, APBN, pinjaman bank, KBPU/PPP, Dana Umat, CSR dan Obligasi Daerah.
pada acara tersebut, hadir juga dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirut BJB dan Bappenas. Dalam kesempatan itu, Dirut BJB, Yuddy Renaldi menegaskan Siap memberikan pinjaman dana untuk pembangunan di Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika