REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand akan menjadi negara di Asia Tenggara berikutnya yang memiliki rencana memindahkan ibu kota. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengisyaratkan langkah itu bisa mungkin terjadi di bawah pemerintahannya.
Rencana tersebut terinspirasi dari negara tetangga Myanmar dan rencana serupa yang telah dirumuskan oleh Indonesia. Prayut menyarankan relokasi ibu kota dapat membantu Bangkok mengatasi tantangan perkotaan yang semakin tinggi.
Bangkok memiliki permasalahan yang serupa dengan Jakarta. Kedua kota ini menghadapi masalah kepadatan penduduk, polusi, naiknya permukaan laut, dan kemacetan lalu lintas yang padat. Selama pidato dalam konferensi Connecting Thailand with the World Conference pada 18 September, jenderal purnawirawan ini melayangkan dua pilihan untuk langkah potensial tersebut.
"Pertama, menemukan kota yang tidak terlalu jauh atau terlalu mahal untuk dipindahkan. Kedua, pindah ke luar Bangkok untuk mengurangi keramaian," ujarnya, dikutip dari The Guardian, Senin (30/9).
Prayut menyarankan, memindahkan pemerintah ke pinggiran Bangkok dapat membantu meringankan arus lalu lintas dan mengurangi kebutuhan untuk bolak-balik dari pusat kota. Diperlukan penelitian dan studi komprehensif mengenai dampak sosial dan ekonomi dari langkah tersebut.
Para ahli menyarankan pemerintah terlebih dahulu melakukan studi tentang cara-cara mengurangi kemacetan lalu lintas di Bangkok. Mereka meminta untuk fokus pada pembangunan di provinsi tingkat kedua.
Usulan itu muncul beberapa pekan setelah Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota administratif dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun, sebenarnya, ini bukan pertama kali gagasan memindahkan ibu kota administrasi Thailand muncul.
Perdana menteri sebelumnya Thaksin Shinawatra juga menyarankan ibu kota administratif dipindahkan ke Nakhon Nayok, sebuah provinsi yang berjarak 100 Km dari Bangkok. Studi juga telah dilakukan pada pemindahan kantor pemerintah ke Chachoengsao, pusat pertanian di sebelah timur Bangkok.
Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand Thosaporn Sirisamphand mengatakan, perdana menteri belum meminta badan tersebut untuk secara serius mempelajari kemungkinan itu. Sarannya itu mungkin saja merupakan pernyataan tanpa pertimbangan.
"Modal merelokasi adalah masalah besar dan perlu kerja sama yang serius dari berbagai lembaga. Saya pikir Jenderal Prayut baru saja memberikan ide kepada publik tentang cara mengatasi kemacetan lalu lintas di Bangkok," kata Sirisamphand.
Menurut sebuah studi 2018 tentang lalu lintas terburuk di dunia, Bangkok berada di peringkat kedelapan dan satu tempat di belakang Jakarta untuk tingkat kemacetan jalannya. Sedangkan peringkat pertama ditempati oleh Mumbai, India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika